Pilpres 2019

Pelaku Penyebar Hoaks Server KPU Setting-an Bekerja Sebagai Dosen di Dua Universitas di Solo

WN (54), tersangka kasus hoaks terkait setting-an server Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki gelar akademis magister. WN dan bekerja sebagai dosen.

Pelaku Penyebar Hoaks Server KPU Setting-an Bekerja Sebagai Dosen di Dua Universitas di Solo
(KOMPAS.com/Devina Halim)
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul (paling kiri) saat konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - WN (54), tersangka kasus hoaks terkait setting-an server Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki gelar akademis magister. WN, sehari-hari juga bekerja sebagai dosen. 

Hal itu diungkap polisi yang menangkap WN di kawasan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (11/6/2019), sekitar pukul 21.45 WIB.

"Untuk yang bersangkutan latar belakang sebelumnya adalah dosen di bidang IT di dua universitas di Solo," ungkap Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul saat konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Polisi menduga bahwa WN diundang ke sebuah acara untuk menyampaikan materi karena memiliki keahlian dan gelar tersebut.

Penyebar Hoaks Server KPU Setting-an Ditangkap di Boyolali, Pelaku Kerap Berpindah-pindah Lokasi

Menurut Rickynaldo, WN mengakui bahwa mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial dan tidak mencari kebenarannya.

Rickynaldo menuturkan, WN melakukan tindakannya karena ingin mendapat pengakuan sebagai ahli di bidang IT.

"Motifnya itu supaya yang bersangkutan mendapat pengakuan dan kredibilitasnya menjadi tenaga ahli komputer, dia ingin ada pengakuan," ujarnya.

Dari WN, polisi menyita tiga buah telepon genggam, dua buah sim card, kartu identitas, dan sebuah kartu ATM.

WN disangkakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.

Ancaman maksimal kepada pelaku adalah 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Menuntut Hasil Pilpres 2019 Dibatalkan, KPU: Enggak Nyambung

Halaman
12
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved