Dana Pilkada Sukoharjo 2020 Terus Digodok, KPU Ajukan Rp 24 Milyar dan Bawaslu Ajukan Rp 13 Milyar

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa, soal anggaran Pilkada 2020 masih terus dimusyawarahkan.

Dana Pilkada Sukoharjo 2020 Terus Digodok, KPU Ajukan Rp 24 Milyar dan Bawaslu Ajukan Rp 13 Milyar
TribunSolo.com/Agil Tri
┬áSekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah (Pemda) dan penyelenggara pemilu baik Bawaslu Sukoharjo maupun KPU Sukoharjo terus mempersiapkan diri.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa, soal anggaran Pilkada 2020 masih terus dimusyawarahkan.

"Kami masih terus memsyawarahkan anggaran untuk Pilkada 2020 mendatang dengan Bawaslu dan KPU," katanya Sabtu (22/6/2019).

Dia mengatakan anggaran awal yang diajukan KPU sebesar Rp 24 milyar, angka tersebut setelah dirampingkan sempat turun menjadi Rp 20 milyar.

"Namun KPU kembali mengajukan dana tambahan sebesar RP 4 milyar, sehingga kembali lagi menjadi Rp 24 milyar," katanya.

Sementara itu, anggaran yang diajukan Bawaslu Sukoharjo sebesar Rp 13 milyar, namun setelah dilakukan perampiingan turun menjadi Rp 8 milyar.

"Angka tersebut memang belum final, kita masih lakukan pengkajian lagi, namun semua perlu dipersiapkan," terangnya.

Dia menambahkan, ada satu hal yang masih menghalangi dalam sisi regulasi menurut aturan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembiayaan Pilkada.

"Aturan tersebut ada perbedaan pengaturan yang berdampak pada anggaran, contohnya Kemendagri membentuk KPU 4 pokja, Sementara dari KPU pusat 5 pokja."

"Menyikapi masalah ini, kami telah menyampaikan surat kepada Kemendagri apakah ada perubahan Kemendagri itu atau tidak, kita sedang tunggu untuk mereview kembali," jelasnya.

Terkait pencairan, Agus mengatakan pencairan masih menunggu jadwal tahapan yang dibuat oleh KPU, untuk menentukan pencairan pada tahun anggran berapa.

"Terkait pencairan anggaran, kami tergantung pada jadwal tahapan yang diterbitkan KPU, itu nanti akan menentukan anggaran yang cair diletakan ditahun anggarapan berapa, mulai 2019 2020 dan 2021, atau seperti apa."

"Namun karena mungkin ini KPU masih sibuk-sibuknya, KPU belum bisa memberikan penjelasan terhadap jadwalnya," pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved