Klaim Bisa Hadirkan Minimal 1 Juta Orang di MK, PA 212: Massa Jangan Dihalang-halangi

Massa meminta agar saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) esok, massa diperbolehkan menggelar aksi.

Klaim Bisa Hadirkan Minimal 1 Juta Orang di MK, PA 212: Massa Jangan Dihalang-halangi
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Suasana massa aksi yang berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019) 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengklaim aksi massa yang akan hadir di depan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 27 Juni 2019 hari ini merupakan wujud gerakan kedaulatan rakyat untuk kemanusiaan.

Walaupun sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto telah mengeluarkan imbauan kepada pendukungnya tersebut untuk tidak mengawal sidang putusan ke Gedung MK.

Namun hal itu tampak tidak menyurutkan niat dalam gelaran aksi, dalam orasi Wakil Ketua PA 212 Ustaz Asep Syarifudin, ia mengklaim akan mendatangkan massa lebih dari 1 juta orang pada aksi yang akan digelar di Gedung MK tersebut.

Dilansir Tribunsolo.com dari Tribunnews.com, pihaknya mengatakan agar massa yang hadir pada hari ini mengajak saudara dan kawan untuk kegiatan esok hari.

"Massa 212 yang hadir hari ini antum-antum silakan WhatsApp teman-teman 212 besok (hari ini) kumpul minimal 1 juta orang," ujar Asep dari mobil komando di depan Kementerian Pariwisata RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Massa meminta agar saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) esok, massa diperbolehkan menggelar aksi.

"Kami minta jika besok ada massa yang ingin datang ke sidang MK untuk tidak dihalang-halangi. Hari Senin ke Polda Metro bahwa kami akan halal bihalal. Persidangan di Mahkamah Konsitusi terbuka untuk umum, jadi kalau ada rakyat yang mau hadir boleh tidak? Boleh. Jadi polisi harus kawal, agar tidak ada yang rusuh. Jangan dilarang," kata orator.

"Wahai polisi, kami datang kemari bukan demo terhadap anda, bukan untuk perang dengan polisi tapi untuk menguatkan Mahkamah Konstitusi untuk buat keputusan seadil-adilnya," lanjut Asep.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menegaskan, agar massa pendukung tak memaksakan diri menggelar aksi di hari putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Kamis 27 Juni 2019, esok.

Mantan Panglima ABRI itu beralasan, Kepolisian telah mengeluarkan ultimatum untuk melarang segala kegiatan di depan Mahkamah Konstitusi esok.

Halaman
1234
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved