Hari Terakhir PPDB Online SMA 2019, Persoalan yang Muncul di Solo Dikirim ke Pemprov Jateng

Hari Terakhir PPDB Online SMA 2019, Persoalan yang Muncul di Solo Dikirim ke Pemprov Jateng, Plt Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jateng di Surakarta

Hari Terakhir PPDB Online SMA 2019, Persoalan yang Muncul di Solo Dikirim ke Pemprov Jateng
TribunSolo.com/Ryantono Puji Santoso
Aksi warga Solo menolak PPDB online SMA 2019 di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Hari terakhir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA di Solo, panitia merangkum persoalan yang muncul untuk dikirim ke posko pengaduan di Pemprov Jawa Tengah (Jateng).

Plt Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jateng di Surakarta Suyanta mengatakan, sampai saat ini persoalan yang ditemukan masih sama.

Bahkan dia menyebut ada 1.200 siswa yang tidak mendapatkan sekolah dan adanya penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) abal-abal.

"Kalau SKD abal-abal masih sama datanya yang dicoret ada 2," kata Suyanta kepada TribunSolo.com, Jumat (5/7/2019).

"Hari terakhir memang persoalan masih sama dengan sebelumnya, ada yang belum dapat sekolah," tambah Suyanta.

PPDB Online Dianggap Lebih Untungkan SMA Negeri, Tapi Terkesan Rugikan SMA Swasta

Saat ini semua persoalan yang ada tersebut pada hari terakhir sudah dirangkum dan akan dikirimkan ke Pemprov Jateng.

"Kalau yang belum dapat sekolah bagaimana lagi solusinya ke swasta, semua persoalan yang kami rangkum itu selanjutnya dikirim ke posko pengaduan Pemprov Jateng," tutur Suyanta.

Sebelumnya, Pengurus MKKS Solo Agung Wijayanto menjelaskan, ada estimasi sebanyak 1.200 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam PPDB online 2019 ini.

Banyak yang Kesusahan Selama PPDB SMA, Warga Kecewa DPRD Solo Tidak Turun ke Lapangan

"Menurut saya kita di Solo ada 27 sekolah swasta dan zona prestasi jadi estimasi 1200 siswa yang tidak mendapatkan tempat bisa kesana," papar Agung pada TribunSolo.com.

Selama ini, memang yang menjadi beban bagi siswa adalah biaya di sekolah swasta lebih besar dibandingkan dengan sekolah negeri.

Sebab, biaya operasional dari Pemprov Jateng belum menyentuh swasta.

"Tapi sekarang di sekolah swasta juga banyak yang menerapkan subsidi silang, jadi yang tidak mendapatkan sekolah negeri alternatifnya memang di swasta," terang Agung. (*)

Penulis: Ryantono Puji Santoso
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved