Polres Akan Ambil Barang Bukti 40 Motor yang Dititipkan di DPRD Sukoharjo untuk Diserahkan ke Negara

Sebanyak 40 unit sepeda motor jenis Honda Supra saat ini mangkrak di kantor DPRD Sukoharjo, Motor tersebut merupakan barang bukti kasus pengadaan.

Polres Akan Ambil Barang Bukti 40 Motor yang Dititipkan di DPRD Sukoharjo untuk Diserahkan ke Negara
TribunSolo.com/Agil Tri
Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi kepada wartawan di Mapolsek Tawangsari, Rabu (10/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sebanyak 40 unit sepeda motor jenis Honda Supra saat ini mangkrak di kantor DPRD Sukoharjo.

Motor tersebut merupakan barang bukti (BB) kasus pengadaan sepeda motor untuk anggota dewan periode 1999-2004.

Seiring keberadaan gedung DPRD Sukoharjo yang akan pindah ke gedung yang baru di Kelurahan Mandan, Polres Sukoharjo sedang mengupayakan proses pengembalian BB tersebut.

Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi menerangkan, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo untuk proses pengembalian ini.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Kejari, saat ini masuk proses tahapan pengembalian," terang dia kepada Rabu (10/7/2019).

Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih DPRD Sukoharjo Ditunda, Acara Mendadak Diubah Halal Bihalal

Dia mengatakan, ada beberapa administrasi yang masih akan dilengkapi Polres Sukoharjo dalam pengembalian BB ini.

"Administasinya akan kami penuhi, dari Kejaksaan minta berita acara pengembalian barang bukti," lanjutnya.

BB motor tersebut dari kasus pengadaan sepeda motor milik anggota DPRD periode 1999-2004 pernah disimpan di Rumah Penitipan Barang Rampasan (Rupbasan) Surakarta.

Namun, setelah kasus dideponering, motor dikembalikan ke Polres Sukoharjo yang kemudian menitipkannya ke DPRD.

Pengadaan 40 sepeda motor untuk anggota DPRD periode 1999-2004 tersebut bermasalah karena diatasnamakan masing-masing legislator.

Sidang Putusan MK, Kapolres Sukoharjo: Belum Ada Indikasi Pergerakan Massa

Selain itu, nomor polisi (nopol) sepeda motor juga berwarna hitam, tidak merah selayaknya aset daerah karena dibiayai dari APBD.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Kejari oleh LSM dengan dugaan korupsi didalam pengadaan motor tersebut.

Hanya saja, kasus tersebut akhirnya dideponering oleh Kejaksaan Agung.

"Itu milik negara bukan pribadi, jadi akan kembalikan kepada negara," jelas Iwan. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved