Anggota DPRD Komisi IV Sukoharjo Sesalkan Sistem Zonasi PPDB Online Masih Bermasalah

Anggota DPRD Komisi IV Sukoharjo, Moch. Samrodin menyesalkan permasalahan dalam sistem zonasi dalam PPDB SMA tahun ajaran 2019/2020.

Anggota DPRD Komisi IV Sukoharjo Sesalkan Sistem Zonasi PPDB Online Masih Bermasalah
TribunSolo.com/Agil Tri
Anggota DPRD Komisi IV Sukoharjo, Moch. Samrodin. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Anggota DPRD Komisi IV Sukoharjo, Moch. Samrodin menyesalkan permasalahan dalam sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun ajaran 2019/2020.

Menurut wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sistem zonasi terlalu dipaksakan, dengan karena dengan waktu yang singkat, sehingga waktu sosialisasi sangat mendadak.

"Sistem zonasi ini tujuannya bagus untuk pemerataan dan distribusi guru," ungkapnya kepada TribunSolo.com, Kamis (11/7/2019).

"Tapi jangan sampai bikin aturan zonasi 90 persen lah, itu kan berlebihan," aku dia menegaskan.

Sistem Zonasi PPDB Online SMA Dinilai Menghilangkan Kompetensi Siswa, Berikut Alasannya

Samrodin menyesalkan banyaknya efek yang timbul dari sistem zonasi ini, seperti banyak siswa dan wali murid yang kebingungan mencari sekolah.

Karena lanjut dia, untuk wilayah zonasi jauh seperti di Kecamatan Grogol dan Bendosari, tidak bisa mendapatkan sekolah negeri yang paling dekat dengan rumahnya.

Dan calon Murid SMA asal Semarang yang sampai diterima di SMAN 1 Purwantoro, Wonogori.

"Dinas Pendidikan harus bisa membagi zonasi dalam beberapa kecamatan, dengan mempertimbangkan ada kecamatan yang tidak memiliki sekolah," paparnya.

Hari Terakhir PPDB Online SMA 2019, Persoalan yang Muncul di Solo Dikirim ke Pemprov Jateng

"Tapi kenyataannya banyak murid di zona jauh tidak dapat sekolah yang diinginkan, jadi sistem ini belum tepat," jelasnya dia membeberkan.

Dia menyetujui sistem PPDB online berdasarkan passing great, karena anak bisa memilih sekolah keinginannya berdasarkan nilainya.

"Namun dengan sistem ini, banyak anak yang tidak bisa bersekolah di sekolah favoritnya padahal murid itu berprestasi," aku dia.

"Buat lah aturan yang tidak merepotkan masyarakat," ujar Samrodin. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved