Sebut Permohonan Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Agung Cacat Prosedur, Bawaslu Beberkan Alasannya

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan ada prosedur yang salah dari gugatan Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Agung soal kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Menurut Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, pengajuan gugatan terkait TSM ke Mahkamah Agung baru dapat dilakukan bila sebuah perkara telah memiliki Surat Keputusan (SK) yang ditindaklanjuti oleh KPU RI.

Sedangkan, gugatan yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga ke MA, bukan berlandaskan pada SK hukum, melainkan hanya putusan pendahuluan saja.

• Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun Penjara, Hukuman Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

"Itu baru MA dapat melakukan sebuah kajian ataupun memutus terhadap pokok perkaranya."

"Tetapi pada saat sebuah SK pembatalan itu tidak ada, maka MA tidak memiliki kompetensi untuk menyelesaikan permohonan tersebut," ungkap Fritz di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Bila prosedur tersebut tidak dilewati dengan benar, maka sesungguhnya gugatan TSM tidak dapat diajukan ke MA.

Terlebih, kata Fritz dugaan pelanggaran TSM merupakan domain penuh dari Bawaslu RI.

• Tanggapi Kabar Garbi Bakal Jadi Parpol, Mardani Ali Sera: Bikin Partai Itu Berat

"Itu prosedurnya belum terjadi sehingga tidak dapat diajukan ke MA."

"Dan juga apabila ada pelanggaran TSM maka itu dibawa ke Bawaslu dan bukan ke MA," kata dia.

Dengan begitu, Bawaslu meyakini penuh bahwa dalil-dalil TSM yang digugat oleh Prabowo-Sandiaga akan kembali di tolak MA.

Fritz juga yakin MA akan seksama memperhatikan jawaban-jawaban Bawaslu yang sebelumnya sudah pernah disampaikan.

• TMMD Sengkuyung Tahap II Garap Perbaikan Talut sampai Saluran Air

MA juga dipastikan bakal melihat kompetensi absolut mereka dalam menyelesaikan permohonan tersebut.

"Saya yakin MA akan memperhatikan jawaban-jawaban yang sudah kami sampaikan," ujar dia.

"Kami berpendapat di dalam jawaban kami bahwa terkait dengan TSM itu merupakan ranah yang diberikan oleh Undang-Undang untuk diselesaikan di Bawaslu, bukan diselesaikan oleh Mahkamah Agung," imbuhnya lagi.