Pilpres 2019

Soal Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ajukan Sengketa Pilpres ke MA, Yusril: Ada Kesalahan Berpikir

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara TSM. Permohonan tersebut tidak diterima oleh MA.

Soal Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ajukan Sengketa Pilpres ke MA, Yusril: Ada Kesalahan Berpikir
KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menilai ada kesalahan berpikir kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait pengajuan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, permohonan agar MA memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) itu tidak diajukan lebih dulu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bagaimana ceritanya MA bisa memutus tanpa ada di bawaslu."

"Jadi ini makanya ada kesalahan berpikir."

"Mestinya tidak begitu," ujar Yusril saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Yusril Ihza Mahendra Benarkan Dirinya Diminta Jadi Kuasa Hukum Habil Marati

Yusril menjelaskan, permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu pernah diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais pada 31 Mei 2019.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara TSM.

Permohonan tersebut tidak diterima oleh MA.

Nasdem Langsung Pecat Nurdin Basirun, Gubernur Kepri yang Terjerat Kasus Korupsi

Dalam putusannya, MA menyatakan permohonan tidak diterima atau NO (niet ontvankelijk verklaard) karena adanya cacat formil, yakni legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon.

Seharusnya, permohonan diajukan oleh pasangan capres-cawapres.

Oleh sebab itu, permohonan sengketa yang sama diajukan kembali dengan Prabowo dan Sandiaga sebagai pihak pemohon.

Kemudian, kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mengajukan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP).

Pendaftar Capai 28 Ribu Peserta, Server Seleksi Mandiri UNS Solo Sempat Down

Dalam permohonannya kali ini, Prabowo-Sandiaga yang menjadi pihak pemohon.

Menurut Yusril, seharusnya kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tidak dapat mengajukan sengketa PAP langsung ke MA, meskipun dengan materi sengketa yang sama.

Sebab, pihak pemohon sengketanya telah berubah.

Yusril mengatakan, MA tidak dapat memeriksa sengketa yang diajukan sebelum Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa administrasi lebih duku ke Bawaslu.

Soal Sidang Putusan, Yusril Ihza: Pilpres Bisa Diselesaikan di Dunia, Tak Perlu Sampai Hari Kiamat

"Perkara NO itu kan belum diperiksa materinya."

"Jadi perkara itu bisa diulang."

"Kalau diulang artinya balik lagi ke Bawaslu."

"Pemohonnya sudah ganti. Kalau dulu BPN sekarang paslon."

"Dia daftar lagi ke bawaslu," kata Yusril.

Yusril Ihza Mahendra Sebut Saksi Fakta Tim Hukum Prabowo-Sandi Berbicara Layaknya Ahli

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan sengketa PAP ke MA.

Dalam permohonannya kali ini, Prabowo-Sandiaga menjadi pihak pemohon.

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo mengatakan, pihaknya meminta MA memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif ( TSM).

"Bahwa Permohonan PAP yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa pelanggaran administratif pemilu secara TSM," ujar Nicholay kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2019). (Kristian Erdianto)

Artikel ini telah dipublikasikan Kompas.com dengan judul: Yusril: Ada Kesalahan Berpikir Pihak Prabowo-Sandi soal Sengketa Pilpres ke MA

Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved