Berita Foto Ngobrol Mewah Tribunnews di Solo: Polemik Sistem Zonasi PPDB Online, Masalah dan Solusi

Tribunnews kembali menggelar diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).

Berita Foto Ngobrol Mewah Tribunnews di Solo: Polemik Sistem Zonasi PPDB Online, Masalah dan Solusi
TribunSolo.com
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). 

Padahal tidak seperti itu, dia ternyata tidak bisa mengikuti pelajaran.

Jadi, dengan sistem zonasi nantinya diharapkan tidak ada lagi orang tua yang malu menyekolahkan anaknya di sekolah A atau B.

"Tetap diteruskan tinggal diperbaiki saja bagaimana dan di mana kekurangannya misal di SKD ya itu nanti yang harus dibenahi, kalau berganti sistem malah masyarakat bingung lagi," papar Unggul.

Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Kangsure Suroto mengatakan, soal sistem Zonasi PPDB 2019 ini menuturkan, harus ada paradigma yang nyambung antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya melihat ada komunikasi yang tidak nyambung antara pusat dan daerah," papar Kangsure.

Hal itu dilihat dari masih adanya bentuk protes dari kepala daerah misalnya Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo beberapa waktu lalu soal sistem Zonasi PPDB ini.

Padahal pusat kalau ditanya soal sistem ini mengaku sudah menampung usulan dari daerah.

Beberapa waktu terakhir ini seperti sistem K13,  Zonasi, dan standar kelulusan bukan lagi Nilai UN.

Sekolah saat ini bukan hanya ingin anak untuk pintar secara akademis namun juga karakter.

Namun, yang terjadi di lapangan jauh berbeda seperti model pembelajaran tetap sama saja seperti sistem sebelumnya.

"Nilai UN juga dikatrol, ini bagaimana harus ada komunikasi agar ini bisa berjalan jangan maunya pusat seperti ini tapi implementasi di lapangan jadi beda," papar Kangsure.

Sementara itu, Pakar Pendidikan UNS, Dr Muhammad Rohmadi M Hum mengatakan, banyak hal yang memang harus dipahami dalam Zonasi PPDB 2019 ini.

Pertama harus ada kejelasan komunikasi, seperti diskusi yang digelar Tribunnews Solo ini bisa mendekatkan antara orang tua siswa DNA pengambil kebijakan.

"Forum diskusi ini perlu untuk mewadahi dan menyampaikan agar komunikasi dari bawah keatas bisa tersambung karena ada dari dinas, MKKS jadi bisa langsung di dengar dan disampaikan," jelas Rohmadi.

Infrastruktur juga harus diperhatikan, bila pemerintah ingin kualitas pendidikan disamakan harus juga bangun setiap sekolah fasilitas dan bangunannya sama.

Sekolah di pinggiran dan kota harus memiliki fasilitas yang sama, SDM yang sama jadi pemahaman Sekolah  favorit bisa dipangkas.

"Guru juga harus diperhatikan, lakukan rotasi guru agar SDM juga merata," tegas Rohmadi.

"Tes atau ujian kompetensi juga dilakukan rutin jangan hanya sekali agar  guru terus terpacu berikan pelayanan terbaik dan tidak terlena dengan sertifikasi," terang Rohmadi.

"Kepala sekolah juga harus visioner," tambah Rohmadi.

Layanan psikologis juga bisa diberikan misalnya anak yang merasa Sekolahnya tidak favorit bisa diberikan pemahaman seperti sukses bisa dari berbagai jurusan dan jalur.

"Kalau tidak memasukkan psikolog bisa dari guru memberikan pemahaman ke siswa agar dia tidak terbebani dengan Sekolah favorit atau tidak," jelas Rohmadi.

Memberikan ruang pada kreativitas anak dan literasi pada anak.

(*)

Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved