Berita Foto Ngobrol Mewah Tribunnews di Solo: Polemik Sistem Zonasi PPDB Online, Masalah dan Solusi

Tribunnews kembali menggelar diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).

Berita Foto Ngobrol Mewah Tribunnews di Solo: Polemik Sistem Zonasi PPDB Online, Masalah dan Solusi
TribunSolo.com
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Tribunnews kembali menggelar diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).

Dalam kesempatan ini, Tribunnews membahas tentang 'Penyimpangan Sistem Zonasi PPDB Online 2019'.

Lima narasumber yang berkompeten di bidang pendidikan dihadirkan untuk mendiskusikan polemik sistem zonasi PPDB online.

Mereka antara lain, Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Kangsure Suroto; Orangtua Siswa warga Solo, Bambang Saptono; Pakar Pendidikan UNS, Dr Muhammad Rohmadi M Hum; Ketua MKKS SMA Solo Agung Wijayanto; Sekretaris Dinas Pendidikan Solo Drs. Unggul Sudarmo MPd.

Berikut ini foto-foto kegiatan diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' yang berlangsung di kantor Tribunnews Solo.

Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019).
Diskusi bulanan 'Ngobrol Mewah' di Kantor Tribunnews Solo, di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (18/7/2019). (TribunSolo.com)

Kecurangan SKD hingga psikologis anak

Persoalan yang dipaparkan dalam diskusi ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, seperti, kecurangan Surat Keterangan Domisili (SKD), persoalan jarak yang berubah-ubah, dan psikologis anak.

Dalam pertemuan itu, orangtua siswa, Bambang Saptono langsung mengutarakan uneg-unegnya soal sistem PPDB.

"Anak saya korban PPDB online zonasi ini, sampai tidak mau sekolah," kata Bambang Saptono.

Bambang mengatakan, dia pernah melakukan konsultasi soal jarak zonasi pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jateng di Solo.

Anggota DPRD Komisi IV Sukoharjo Sesalkan Sistem Zonasi PPDB Online Masih Bermasalah

Dari rumahnya di Kecamatan Laweyan ke sekolah saat konsultasi itu anaknya masuk ke SMA 4.

"Tapi saat pendaftaran jaraknya jadi tambah jauh," aku Bambang.

"Ini jelas berbeda dengan apa yang dikatakan Cabang Pendidikan Wilayah 7 Jateng anak saya malah ketendang," kata Bambang.

Belum lagi persoalan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang abal-abal dan tim verifikasi yang menurut Bambang harus dipertanyakan.

Menjawab pertanyaan itu, Ketua MKKS SMA Solo Agung Wijayanto menuturkan, persoalan di atas sudah ditampung oleh MKKS SMA Solo.

Hari Terakhir PPDB Online SMA 2019, Persoalan yang Muncul di Solo Dikirim ke Pemprov Jateng

Soal jarak menurut Agung sudah dihitung berdasarkan aturan yang ada di Peraturan Gubernur (Pergub).

Jaraknya sudah diterangkan dalam rincian petunjuk yang ada.

"Hitungan jarak sudah ada mulai dari kelurahan ke Sekolah dan transpran di sosialisasikan pada masyarakat," kata Agung.

Soal SKD saat verifikasi berkas juga sudah diturunkan tim yang turun ke lapangan melihat kondisi yang bersangkutan.

"Kita juga foto anak yang bersangkutan dari berbagai sisi seperti kanan kiri depan dan belakang," kata Agung.

Jadi menurutnya, tim benar-benar turun ke lapangan untuk melihat kondisi murid yang di lapangan.

Tawaran solusi

Sekretaris Dinas Pendidikan Solo Drs.Unggul Sudarmo MPd mengatakan, sistem zonasi ini harus terus berjalan dan jangan sampai berhenti.

Menurut dia, sistem ini jangan hanya dipandang sebagai masalah, sebab ada sisi positifnya juga.

"Dibenahi mana di dalam sistem yang masih kurang, jangan dianggap semuanya jelek ada positifnya," kata Unggul dalam diskusi tersebut.

Zonasi ini bertujuan untuk menyamaratakan status sekolah dan semua sekolah menjadi sekolah favorit.

Diskusi Ngobrol Mewah Tribunnews Solo: Menguak Persoalan PPDB Online 2019

Ada kasus di mana dulu sebelum ada zonasi anak yang sekolah di sekolah A dianggap buruk dalam paradigma masyarakat.

Sampai orang tua saat ditanya anaknya sekolah di sekolah tersebut malu untuk menjawab.

"Ada paradigma kalau Sekolah di satu sekolah yang dianggap buruk anak didik di sekolah tersebut juga akan dianggap buruk padahal anak itu baik," papar Unggul.

Sebaliknya, ada anak yang sekolah di tempat yang favorit seperti SMA A misalnya selalu dianggap baik.

Padahal tidak seperti itu, dia ternyata tidak bisa mengikuti pelajaran.

Jadi, dengan sistem zonasi nantinya diharapkan tidak ada lagi orang tua yang malu menyekolahkan anaknya di sekolah A atau B.

"Tetap diteruskan tinggal diperbaiki saja bagaimana dan di mana kekurangannya misal di SKD ya itu nanti yang harus dibenahi, kalau berganti sistem malah masyarakat bingung lagi," papar Unggul.

Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Kangsure Suroto mengatakan, soal sistem Zonasi PPDB 2019 ini menuturkan, harus ada paradigma yang nyambung antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya melihat ada komunikasi yang tidak nyambung antara pusat dan daerah," papar Kangsure.

Hal itu dilihat dari masih adanya bentuk protes dari kepala daerah misalnya Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo beberapa waktu lalu soal sistem Zonasi PPDB ini.

Padahal pusat kalau ditanya soal sistem ini mengaku sudah menampung usulan dari daerah.

Beberapa waktu terakhir ini seperti sistem K13,  Zonasi, dan standar kelulusan bukan lagi Nilai UN.

Sekolah saat ini bukan hanya ingin anak untuk pintar secara akademis namun juga karakter.

Namun, yang terjadi di lapangan jauh berbeda seperti model pembelajaran tetap sama saja seperti sistem sebelumnya.

"Nilai UN juga dikatrol, ini bagaimana harus ada komunikasi agar ini bisa berjalan jangan maunya pusat seperti ini tapi implementasi di lapangan jadi beda," papar Kangsure.

Sementara itu, Pakar Pendidikan UNS, Dr Muhammad Rohmadi M Hum mengatakan, banyak hal yang memang harus dipahami dalam Zonasi PPDB 2019 ini.

Pertama harus ada kejelasan komunikasi, seperti diskusi yang digelar Tribunnews Solo ini bisa mendekatkan antara orang tua siswa DNA pengambil kebijakan.

"Forum diskusi ini perlu untuk mewadahi dan menyampaikan agar komunikasi dari bawah keatas bisa tersambung karena ada dari dinas, MKKS jadi bisa langsung di dengar dan disampaikan," jelas Rohmadi.

Infrastruktur juga harus diperhatikan, bila pemerintah ingin kualitas pendidikan disamakan harus juga bangun setiap sekolah fasilitas dan bangunannya sama.

Sekolah di pinggiran dan kota harus memiliki fasilitas yang sama, SDM yang sama jadi pemahaman Sekolah  favorit bisa dipangkas.

"Guru juga harus diperhatikan, lakukan rotasi guru agar SDM juga merata," tegas Rohmadi.

"Tes atau ujian kompetensi juga dilakukan rutin jangan hanya sekali agar  guru terus terpacu berikan pelayanan terbaik dan tidak terlena dengan sertifikasi," terang Rohmadi.

"Kepala sekolah juga harus visioner," tambah Rohmadi.

Layanan psikologis juga bisa diberikan misalnya anak yang merasa Sekolahnya tidak favorit bisa diberikan pemahaman seperti sukses bisa dari berbagai jurusan dan jalur.

"Kalau tidak memasukkan psikolog bisa dari guru memberikan pemahaman ke siswa agar dia tidak terbebani dengan Sekolah favorit atau tidak," jelas Rohmadi.

Memberikan ruang pada kreativitas anak dan literasi pada anak.

(*)

Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved