Bawaslu Sukoharjo: Pelanggaran Kampanye oleh ASN Sifatnya Peringatan Kumulatif

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum harus dijaga, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sukoharjo, Kepala Desa (Kades) Dalangan, berinisial S dilaporkan tim kampanye Paslon 02, Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Kopassandi) Soloraya, karena dianggap tidak netral dan terlibat politik praktis.

Laporan tersebut dilayangkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo, dan sudah ditanggapi Bawaslu Sukoharjo dengan memberikan surat rekomendasi.

Menurut Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sukoharjo, Rohmad Basuki, Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi berupa pemberhentian Kades tersebut.

"Kita sudah merespons laporan tersebut, dan mengeluarkan surat rekomendasi berupa pemberhentian."

"Namun yang dapat kami lakukan hanya sebatas itu, karena ada Undang-undang Desa, jadi wewenangannya sudah bukan di kami," katanya saat konfrensi pers, Senin (22/7/2019).

• Jumlah DPT Naik, Bawaslu Sukoharjo akan Naikkan Pengajuan Anggaran Pengawasan Pilkada 2020

Dia menambahkan S, sudah mendapat teguran lisan dari pihak Kecamatan Tawangsari, dan mendapatkan peringatan tertulis dari pihak Kelurahan.

Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto menambahkan, kejadian tersebut bisa dijadikan pembelajaran bagi ASN lainnya untuk menjaga netralitas saat Pemilu.

Hal ini mengingat tahun 2020, di Kabupaten Sukoharjo akan kembali melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Peringatan itu sifat kumulatif. Jika kemarin sudah mendapatkan peringatan lisan dan tertulis, bukan berarti pada pemilu yang akan datang peringatan tersebut dihapuskan," katanya.

Dia mengatakan peringatan tersebut akan terus disimpan di berita acara Bawaslu, untuk antisipasi ASN yang bersangkutan melakukan pelanggaran serupa.

"Jika melakukan lagi, dan mendapat peringatan lisan atau tertulis lagi, tentu kami akan mengajukan keberatan."

"Hal ini juga berlaku untuk ASN lain, dan menjadi warning," pungkasnya. (*)