Amnesti Baiq Nuril Diterbitkan Jokowi Awal Pekan Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pengampunan atau amnesti kepada Baiq Nuril pada awal pekan depan.

Amnesti Baiq Nuril Diterbitkan Jokowi Awal Pekan Depan
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Baiq Nuril Maknun hadir dalam rapat pleno tertutup Komisi III DPR yang mengagendakan pembahasan surat pertimbangan amnesti untuk dirinya, Selasa (23/7/2019). 

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pengampunan atau amnesti kepada Baiq Nuril pada awal pekan depan.

"Mudah-mudahan (Senin Keppres terbit)," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya, pihak Istana akan bergerak cepat untuk proses penerbitan Keppres, setelah menerima dokumen dari DPR terkait persetujuannya dalam memberikan amnesti kepada Nuril.

"Prinsipnya, DPR kan sudah setujui, nanti pertimbangan yang diajukan oleh Presiden disetujui ya diproses ya amnesti," tutur Moeldoko.

Amnesti Disetujui, Baiq Nuril: Jangan Sampai Ada yang Seperti Saya

Mantan Panglima TNI itu menilai, dengan diterbitkannya Keppres amnesti Nuril, maka ke depannya bisa saja kasus-kasus lain meminta permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi.

"Tapi yang dilihat di situ adalah bahwa pemerintah selalu mendengarkan, selalu merespon berbagai hal yang masyarakat perlu ada upaya menempuh keadilan, upaya kesetaran. Tetapi kita lihat kasusnya seperti apa," ujar Moeldoko.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pemberian amnesti dari presiden kepada Baiq Nuril. Untuk diketahui pemberian amnesti oleh presiden harus berdasarkan pertimbangan DPR.

Seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna, Kamis, (25/7/2019) menyepakati hasil rapat Komisi III kemarin yang setuju memberikan amnesti kepada Nuril.

Dalam penjelasannya wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan bahwa persetujuan diberikan setelah sebelumnya Komisi III mendengarkan penjelasan Baiq Nuril atas kasus yang menimpanya, serta mendengar argumen Menteri Hukum dan HAM yang merekomendasikan pemberian amnesti.

"Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui," kata Erma dalam sidang Paripurna.

Halaman
1234
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved