Pengamat Menilai Sanksi Mantan Koruptor Dilarang Maju Pilkada untuk Beri Efek Jera

Pengamat politik menilai para pimpinan parpol untuk serius dengan permintaan KPK terkait larangan mantan koruptor mencalonkan jadi pemimpin daerah.

Pengamat Menilai Sanksi Mantan Koruptor Dilarang Maju Pilkada untuk Beri Efek Jera
(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNSOLO.COM - Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (parpol) tidak mencalonkan lagi mantan koruptor dalam pelaksanaan pilkada merupakan yang semestinya diperhatikan secara serius oleh para pimpinan Parpol.

Karena faktanya pemidanaan terhadap koruptor tidak dengan sendirinya dapat menghentikannya untuk tidak melakukan korupsi lagi.

"Telah banyak kasus, mantan koruptor terlibat lagi dalam hajat pemerintahan lalu kembali melakukan korupsi," ujar Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, dikutip Tribunsolo.com dari Tribunnews.com, Selasa (30/7/2019).

Menurut Ray Rangkuti, korupsi di negera ini sudah seperti kebiasaan.

Karenanya koruptor tidak pernah dipandang sebagai kejahatan apalagi kejahatan luar biasa.

Pun bagi para pelakunya seperti tidak ada kata jera dan permintaan maaf karena memang mereka melihat bahwa pemidaan yang mereka alami adalah penegakan hukum yang tidak tepat.

"Mereka memandang bahwa mereka adalah objek dari penegakan hukum yang tidak adil."

"Di sinilah sebab mengapa para koruptor seperti tidak pernah jera untuk terjun kembali ke politik dan bahkan seperti tidak pernah bersalah," tegasnya.

KPK Kemungkinan Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus Suap Dana Hibah Kemenpora

Saat yang sama, penerimaan masyarakat terhadap mantan koruptor juga terlalu ramah.

Dalam banyak kasus, kata dia, koruptor bisa disambut meriah sepulangnya dari tahanan.

Itu jugalah sebabnya mengapa dalam beberapa pilkada atau pemilu secara umum mereka yang pernah dipenjara karena kasus korupsi masih dapat terpilih kembali.

Karena itulah, tegas dia, sangat beralasan jika KPK meminta kepada para ketum parpol agar tidak lagi mencalonkan mantan koruptor dalam pilkada.

"Sekalipun, nampaknya, permintaan ini akan lebih banyak diabaikan tapi penyampaian permintaan ini sesuatu yang tepat dan perlu dilakukan," ucapnya. (Tribunnews/Srihandriatmo Malau) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sanksi Pidana Tak Bikin Jera, Mantan Koruptor Harus Dilarang Maju Pilkada

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved