Berita Sukoharjo Terbaru

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurun, Pemkab Sukoharjo Upayakan Pembenahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh Pemkab Sukoharjo pada 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurun, Pemkab Sukoharjo Upayakan Pembenahan
TribunSolo.com/Agil Tri
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo pada 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait dengan implementasi SAKIP.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa, Pemkab Sukoharjo berada di posisi tiga paling bawah se-Jawa Tengah.

Hal ini membuat Pemkab Sukoharjo melakukan sejumlah upaya untuk kembali mendongkrak peringkat SAKIP se-Jateng.

Beli Obat Aborsi di Internet, Sepasang Kekasih di Nguter Sukoharjo Tega Menggugurkan Bayinya

"Sudah dilaksanakan perbaikan, mulai dari penyusunan perubahan APBD tahun 2019," kata Agus, Senin (12/8/2019).

Pemkab Sukoharjo beupaya melakukan pembenahan dengan cara memperbaiki berbagai sistem pemerintahan.

Yang meliputi program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus masuk dalam sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kelemahan tahun kemarin terletak pada indikator kinerja utama yang tertuang pada RPJMD," lanjutnya.

Sehingga harus diperbaiki dan dilaksanakan bimbingan teknis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kepada para kepala dinas dan perencana.

"Artinya program kegiatan yang tidak masuk dalam kategori itu dicoret di dalam perubahan, yang tidak mendukung ke arah pencapaian indikator," imbuhnya.

Mau Perpanjang SKCK di Polres Sukoharjo, Jawa Tengah? Begini Caranya

Selain itu penyusunan regulasi masing-masing harus dilengkapi dan disusun, sehingga program kegiatan yang diusulkan didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus mengalir dalam dokumen perencanaan.

"Rencananya tanggal 14 Agustus besok masing-masing kabupaten diundang oleh Kemenpad RB untuk paparan terkait SAKIP dan reformasi birokrasi," terangnya.

Agus berharap, dengan adanya upaya tersebut terdapat peningkatan baik nilai maupun peringkat. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved