Berita Sukoharjo Terbaru

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Tolak Wacana Pemerintah Soal Impor Rektor Asing

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Dr Sofyan Anif menolak wacana pemerintah terkait impor rektor asing.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Tolak Wacana Pemerintah Soal Impor Rektor Asing
TribunSolo.com/Agil Tri
UMS Prof. Dr Sofyan Anif saat wawancara di UMS, Rabu (14/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Dr Sofyan Anif menolak wacana pemerintah terkait impor rektor asing.

Wacana tersebut muncul untuk menaikkan ranking Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di mata dunia internasional.

Namun menurut Sofyan, untuk menaikkan ranking suatu perguruan tinggi tidak mesti dilakukan dengan cara mengimpor rektor.

"Saya tidak sependapat dengan wacana itu (impor rektor asing)."

"Karena adanya perbedaan kultur, dimana kultur di Indonesia orang harus ikhlas berbakti kepada negara tetapi kalau di luar negeri kultur tersebut tidak berlaku," katanya Rabu (14/8/2019).

Sofyan memberikan masukan kepada pemerintah untuk menaikan anggaran pendidikan, sehingga sektor-sektor pendidikan yang masih kurang baik bisa dibenahi.

PT KAI Gratiskan Tiket Kereta Api Lokal & Perintis di HUT Ke-74 RI, Berikut Untuk Relasi Solo

Hari Ini Bakal Digelar Sidang Perdana Gugatan Kivlan Zen terhadap Wiranto

Tes Kepribadian: Gambar Kunci Mana yang Kamu Pilih? Bisa Gambarkan Karaktermu 

Karena anggaran untuk riset para akademisi atau intelektual dalam beberapa tahun belakangan ini justru menurun.

Mengimpor rektor asing itu, bukan merupakan salah satu solusi untuk menaikan rengking perguruan tinggi.

Jikapun pemerintah bersikeras melakukan impor rektor, menurut Sofyan, tenaga tersebut tidak diposisikan sebagai rektor, melainkan sebagai pendamping atau memberikan suport kepada para pimpinan di perguruan tinggi.

"Hanya saja hal itu juga tidak boleh berorientasi kepada bisnis misalkan dalam hal pengajuan anggaran tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan di Indonesia," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk wacana tersebut hanya bisa dilakukan dinPTS, karena perguruan tinggi swasta seperti UMS, penunjukan rektor merupakan kewenangan yayasan.

"Kalau UMS jelas tidak mungkin, karena kebijakan termasuk penunjukan rektor itu merupakan kewenangan penuh dari pihak yayasan," pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved