Berita Klaten Terbaru

KPU Klaten Usulkan Anggaran Pilkada di 2020 Sebesar Rp 56 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten mengusulka anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sekitar Rp56 miliar ke pemkab Klaten.

KPU Klaten Usulkan Anggaran Pilkada di 2020 Sebesar Rp 56 Miliar
SURYA.CO.ID
Ilustrasi warga memasukkan surat suara saat coblosan ulang. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten mengusulka anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sekitar Rp56 miliar ke pemkab Klaten.

Sebelumnya, KPU Klaten mengusulkan Rp61 miliar.

Namun setelah dirasionalisasi dengan mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

"Untuk pilkada 2020 kami mengajukan sebanyak 3 kali, awalnya kamu ajukan 62 miliar," kata Ketua KPU Klaten, Martika Sari Handayani, Sabtu (17/8/2019) sore.

"Setelah kami rasionalisasi akhirnya menjadi 56 miliar," katanya.

Namun, karena disesuaikan dengan anggaran pilgub Jateng dana yang diajukan menjadi semakin kecil hingga 50 miliar.

Namun untuk pengajuan detail anggaran, KPU masih menggunakan ajuan dana sebesar 56 miliar.

Di Upacara HUT RI ke 74, Bupati Klaten Tegaskan Jangan Ada Lagi Niatan Ganti Ideologi Indonesia

Anggaran Untuk Pilkada 2020 di Sukoharjo Kembali Berkurang, Kini Menjadi Rp 22,5 Milyar

Pegawai SPBU Papahan Karanganyar Tampil Beda di Hari Kemerdekaan RI, Berbalut Kain Jarik

"Untuk 50 miliar itu hasil akhir rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran tersebut memang disesuaikan dengan anggaran pilgub," katanya.

Sebagian besar anggaran tersebut untuk pembentukan badan adhoc.

Seperti pembentukan dan honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), serta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan Linmas.

Soal jumlah personel yang disiapkan untuk menghadapi pilkada mendatang juga tak berbeda jauh jika dibandingkan Pemilu 2019.

Anggaran tersebut nantinya baru akan disetujui pada bulan ini.

"Kami menunggu pelantikan DPRD, nanti KPU dan Bawaslu bertenu dan berkoordinasi dengan DPRD," katanya.

"Nah nanti baru dibahas di TAPD, jangan sampai tumpang tindih dengan bawaslu atau satpol PP," katanya.(*)

Penulis: Eka Fitriani
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved