Soal Pembatasan Internet di Papua, Ketua Ombudsman: Harus Ada Koordinasi Sebelum Mengambil Langkah

Laporan Wartawan Tribunsolo.com - Adi Surya

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai meminta Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan semua pihak sebelum mengambil langkah.

Permintaan ini disampaikan Amzulian Rifai setelah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara memutuskan untuk membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat.

Keputusan pembatasan akses internet dilakukan pasca-kerusuhan di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat.

• Internet Diblokir, Warga Papua Tuntut Ganti Rugi dan Ancam Unjuk Rasa Susulan

Amzulian Rifai mengatakan Ombudsman Republik Indonesia sudah mengundang menteri-menteri terkait keputusan pembatasan akses internet itu.

"Kami mengundang para menteri untuk menjelaskan alasan, dan durasi pemberlakuan pembatasan akses internet itu," kata Amzulian Rifai pada awak media saat ditemui usai menghadiri acara pengukuhan Wimboh Santoso sebagai Guru Besar Tidak Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) Solo pada Senin (26/8/2019).

"Pemerintah wajib memberikan penjelasan terkait itu," tegas Amzulian Rifai.

Lebih lanjut, Amzulian Rifai memahami Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa pertimbangan atas pemberlakuan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah punya beberapa pertimbangan, tidak hanya sekedar kepentingan ekonomi dan kepentingan pribadi," tutur Amzulian Rifai.

Amzulian Rifai mengungkapkan Ombudsman Republik Indonesia tetap memberikan rekomendasi, saran dan koreksi kepada Pemerintah Indonesia setelah melakukan pertemuan.

• Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Belum Dicabut, Ini Kata Menkominfo Rudiantara

"Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai aturan yang berlaku, Pemerintah Indonesia tidak bisa memaksakan selera mereka dalam memutuskan sesuatu," tutur Amzulian Rifai.

"Yang jelas, masyarakat jangan sampai mengira-ngira alasan di balik pemberlakuan sebuah keputusan, itu bisa membuat negara menjadi tidak produktif," tutup Amzulian Rifai.

(*)