DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Dipertimbangkan Lagi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan.

DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Dipertimbangkan Lagi
KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah
Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017). 

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan.

Jika nantinya usulan itu dilaksanakan, ia meminta pemerintah agar kenaikan premi BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap.

"Kalau kenaikan dilakukan secara drastis akan memberatkan masyarakat kita yang sebagian besar masih hidup pas-pasan sehingga dikhawatirkan tidak melanjutkan sebagai peserta BPJS Kesehatan," kata Putih kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini beralasan, pendapatan masyarakat belum cukup secara umum.

Menurutnya, jangan sampai peningkatan premi yang terlalu tinggi justru akan menyebabkan drop out peserta lebih besar.

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, Putih Sari juga mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.

Soal BPJS Kesehatan, Komisi VIII DPR RI Akan Evaluasi Pelayanan Tingkat Pertama

Selain itu pasien BPJS juga tidak boleh dipersulit lagi dalam mendapatkan hak pengobatan atau pelayanan yang memadai di semua jenjang fasilitas kesehatan.

"Harus linear dengan peningkatan layanan, jangan sempai ada lagi pasien antri, mendapat perlakuan diskriminasi, apalagi ditolak dengan alasan rumah sakit penuh," tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini.

Dalam kaitan ini, Putih Sari juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran 2019 untuk menutup defisit tahun 2019.

Kemudian, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara BPJS Kesehatan terkait rendahnya kolektibilitas peserta.

Halaman
12
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved