Berita Sukoharjo Terbaru

Bawaslu Sukoharjo Gandeng PMII Sukoharjo untuk Awasi Pilkada 2020

Bawaslu Sukoharjo mendapat kunjungan dari perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukoharjo, Rabu (4/9/2019).

Bawaslu Sukoharjo Gandeng PMII Sukoharjo untuk Awasi Pilkada 2020
TribunSolo.com/Agil Tri
ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto saat memberi sambutan dihadapan perwakilan PMII Sukoharjo, di Kantor Bawaslu, Rabu (4/9/2019). 

Laporam Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo mendapat kunjungan dari perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukoharjo, Rabu (4/9/2019).

Kedatangan PMII Sukoharjo disambut ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto beserta jajaran Komisioner Bawaslu Sukoharjo.

Menurut Bambang, kedatangan belasan perwakilan PMII ini untuk audiensi dengan Bawaslu Sukoharjo seputar Pilkada 2020.

Terkait penyelenggaraan Pilkada 2020, Bambang mengatakan ada beberapa perbedaan dengan Pemilu 2019 lalu.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, akreditasi pendaftaran pemantau pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

Teguran Gibran Rakabuming seusai Dicibir soal Anak Presiden Buka Cabang Kayak Buka Pintu, Gampang

Ibu Negara Iriana Jokowi Diagendakan Kunjungi Paud Putra Pertiwi Banjarsari Solo

Peringati Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Sukoharjo Kunjungi Sejumlah Pelanggan

"Oleh karena itu Bawaslu Sukoharjo siap mendampingi seluruh lembaga Pemantau untuk melakukan pendaftaran di KPU Sukoharjo," katanya.

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Rochmad Basuki menmbahkan, mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Sukoharjo mengacu pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

"Nantinya ada perbedaan dalam penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di Sukoharjo," jelasnya.

Terkait dengan Desa Anti Money Politik, Rochmad menambahkan ada keinginan dari warga masyarakat untuk membentuk desa Anti Money Politik.

Dirawat di Rumah Sakit setelah Menikah 2 Pekan, Cut Meyriska Unggah Video Ngidam Buah Mangga?

"Bawaslu sebelumnya telah melakukan Sosisalisasi Pengawasan Partisipatif kepada seluruh masyarakat sukoharjo, dan banyak masyarakat yang ingin membuat desa Anti Money Politik," imbuhnya.

Ketua PMII Cabang Sukoharjo Ahmad Safrudin berkeinginan membuat Nota Kesepahaman dengan Bawaslu Sukoharjo.

"Ada lima poin dalam nota kesepahaman itu, yang meliputi program pelatihan pendampingan pra Pemilu, Pemilu, dan Pasca Pemilu."

"Program pelatihan pengawasan partisipasi pemilu, Program sosisalisasi masyarakat seputar pemilu, program sosialisasi oleh PMII kepada Pemuda atau Masyarakat, dan program pengawasan oleh PMII selama pemilu," pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved