Besok Pagi KPK Bakal Kirim Surat ke Jokowi, Minta Revisi Undang-Undang Dibatalkan

etua KPK Agus Rahardjo mengatakan, RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga antirasuah dalam memberantas kejahatan korupsi.

Besok Pagi KPK Bakal Kirim Surat ke Jokowi, Minta Revisi Undang-Undang Dibatalkan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk mengirimi surat soal permohonan pembatalan Revisi Undang-Undang tentang KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (6/9/2019) pagi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga antirasuah dalam memberantas kejahatan korupsi.

"Besok pagi secepat-cepatnya mengirimkan itu."

"Kami perlu mempersiapkan," ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Tolak Revisi Undang-Undang KPK, Agus Rahardjo Akan Kirim Surat ke Jokowi Besok Pagi

Agus menyadari RUU KPK inisiatif DPR tidak akan mungkin dapat menjadi Undang-Undang jika Jokowi menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut.

Karena Undang-Undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

"KPK percaya presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK."

"Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat," katanya, dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com.

KPU Karanganyar Dapat Dua Penghargaan dari KPU Jateng

Lebih lanjut kata Agus, polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada, sehingga Jokowi dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun.

Dan KPK juga mendukung program kerja Jokowi melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi.

"Sehingga KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang-undang KPK dan KUHP tersebut," tegasnya.

Agus mengaku pihaknya sudah pernah menyampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK.

Pembahasan Revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya.

"Atas kondisi tersebut di atas, KPK perlu menyampaikan sikap menolak revisi Undang-Undang KPK karena kami tidak membutuhkan Revisi Undang-Undang untuk menjalankan pemberantasan korupsi."

"Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," tandas Agus. (Ilham Rian Pratama)

Artikel ini telah dipublikasikan Kompas.com dengan judul: KPK Akan Kirim Surat ke Jokowi Besok Pagi, Minta Batalkan Revisi Undang-Undang

Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved