Tolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, FPB Sukoharjo Temui Bupati Sukoharjo

Menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan, Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo melakukan audiensi dengan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya.

Tolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, FPB Sukoharjo Temui Bupati Sukoharjo
TRIBUNSOLO.COM/GARUDEA PRABAWATI
Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan, Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo melakukan audiensi dengan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, di ruang rapat Bupati Sukoharjo, Kamis (12/9/2019).

FPB Sukoharjo menolak kenaikan premi pada BPJS Kesehatan, yang dianggap semakin memperberat beban bagi para peserta BPJS khususnya mandiri.

Menurut ketua FPB Sukoharjo, Sukarno, kenaikan premi itu sangat memberatkan, dan berpotensi mengakibatkan penunggakan iuran secara masif.

Dia menganggap, banyak pasien BPJS Kesehatan yang masih mengeluhkan layanan yang kurang maksimal.

"Warga miskin peserta BPJS Kesehatan PBI yang berstatus sebagai pekerja aktif, lalu dicoret dari Dinsos, dan apabila tidak bekerja lagi, bagaimana nasibnya," katanya.

Iuran BPJS Kesehatan akan Naik Mulai 2020, Simak Perkiraan Biaya Kenaikannya

Sementara itu, anggota FPB Sukoharjo, Deden Sumarno menambahkan, banyak perusahaan formal yang memiliki karyawan ratusan hingga ribuan yang tidak mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Kesehatan.

"Setoran paling besar kan dari pekerja formal, bukan mandiri, jadi dana yang harusnya dikejar dari pekerja formal."

"Tapi pada kenyataannya, banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya."

"Jika yang dikejar-kejar itu cuma mandiri, maka BPJS Kesehatan bakal defisit terus," terangnya.

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menanggapi jika kenaikan BPJS Kesehatan ini tidak ada masalah.

"Walaupun naik tidak ada masalah, karena karyawan hanya membayar 1 persen dari gajinya."

"Kalau untuk orang tua, carikan surat keterangan miskin daftarkan PBI, kami terima," katanya.

Pernyataan tersebut, membuat FPB Sukoharjo lega, karena BPJS Kesehatan PBI yang telah dicoret bisa mengajukan lagi melalui kartu miskin. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved