Saran Mahfud MD kepada Jokowi untuk Menyelesaikan 'Polemik KPK'

Mahfud MD memandang dalam polemik revisi UU KPK, Presiden Jokowi perlu memanggil dan bertemu dengan pimpinan KPK.

Saran Mahfud MD kepada Jokowi untuk Menyelesaikan 'Polemik KPK'
TribunSolo.com/Adi Surya
Mahfud MD saat mengisi acara Halaqah Alim Ulama, Sabtu (31/8/2019). 

TRIBUNSOLO.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memandang dalam polemik revisi UU KPK, Presiden Jokowi perlu memanggil dan bertemu dengan pimpinan KPK.

Pertemuan ini untuk berdialog dan berdiskusi mencari jalan terbaik terkait masalah ini.

"Secara arif, mungkin, mungkin, Presiden perlu memanggil mereka (pimpinan KPK)," ujar Mahfud MD, di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Mahfud menuturkan, pimpinan KPK mengatakan tidak pernah diajak berbicara mengenai revisi UU KPK.

Mahfud MD Sebut Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun Papua, Singgung soal Dana Rp 17,5 Juta per Kepala

Karenanya, menurut dia, tidak ada salahnya Presiden mengajak pimpinan KPK untuk tukar pendapat, berdiskusi dan berdialog mencari jalan terbaik terkait revisi UU KPK

"Saya kira Presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka. Tukar pendapat, berdiskusi, apa salahnya dipanggil," ujar dia.

Di dalam dialog dengan pimpinan KPK tersebut, lanjut dia, Presiden menyampaikan pandanganya.

Demikian juga dengan pimpinan KPK, juga mengungkapkan pendapatnya.

"Ya bicara, karena mereka merasa hanya menunggu apa sikap Presiden. Ya dipanggil saja, diberitahu ini sikap saya," urai dia.

Semua pihak, lanjut dia, ingin agar KPK semakin kuat.

"Nah, itu kan tinggal diskusinya, diskusi yang dimaksud menguatkan itu yang ini, atau yang itu, yang menguatkan itu versi konsep Presiden atau versi konsep masyarakat sipil. Ini namanya negara demokrasi, ya dipertemukan saja melalui pembahasan yang terbuka," ucap dia.

Bambang Widjojanto Blak-blakan Sebut Ada Bau Sangit Pemilihan Capim KPK yang Memilih Firli Dkk

Mahfud menyampaikan, sejak awal dirinya mengatakan, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap rancangan undang-undang harus dibahas dengan asas keterbukaan.

Asas keterbukaan, itu mendengar pendapat masyarakat melalui public hearing, kunjungan studi keberbagai universitas.

"Jadi ada rapat-rapat tertentu, bukan tiba-tiba jadi begitu. Kalau menurut undang-undang karena ini negara demokrasi didengarkan semua, bahwa pengambil keputusan politik DPR dan pemerintah menghendaki yang ini itu harus dihargai dan jangan bersikap fatalis," pungkas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud MD: Presiden Perlu Panggil Pimpinan KPK untuk Diskusi"
Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved