Revisi UU KPK

Wong Solo Sindir Revisi UU KPK Lewat RIP KPK di Jalan Slamet Riyadi, Anggap KPK Sudah Ambyar

Sindiran itu ditunjukkan melalui peragaan teatrikal sosok seorang berjubah hitam yang kepalanya ditutup kotak kayu dan membawa tulisan RIP KPK.

Wong Solo Sindir Revisi UU KPK Lewat RIP KPK di Jalan Slamet Riyadi, Anggap KPK Sudah Ambyar
TRIBUNSOLO.COM/ADI SURYA
Pengunjung CFD Solo melihat peragaan teatrikal RIP KPK yang diinisiasi oleh komunitas Republik Aeng-Aeng di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (15/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah warga di Solo menyindir upaya revisi Undang-Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (UU KPK) saat acara car free day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (15/9/2019).

Sindiran itu ditunjukkan melalui peragaan teatrikal sosok seorang berjubah hitam yang kepalanya ditutup kotak kayu dan membawa tulisan RIP KPK.

Sosok itu berdiri di tengah kerumunan pengunjung CFD.

Peragaan teatrikal yang diinisiasi oleh komunitas Republik Aeng-Aeng itu menyedot perhatian pengunjung.

Dianggap Istimewa, Keris Kiai Tengara Milik Jokowi Diarak dalam Acara Kirab 1001 Keris Solo

Pengunjung CFD sebagian besar mengapresiasi peragaan teatrikal itu.

"Saya mengapresiasi bentuk ekspresi terhadap revisi UU KPK ini," tutur seorang pengunjung CFD, Muhammad Amri Yahya kepada TribunSolo.com. Minggu pagi.

Pria yang akrab disapa Amri itu mengatakan, adanya revisi UU KPK justru melemahkan kinerja KPK untuk memberantas korupsi.

"Itu (revisi UU KPK) sebagai upaya tergesa-gesa, dan itu terkesan pemerintah sedang menghalalkan segala cara agar korupsi bisa legal di Indonesia," ucap Amri.

Beri Edukasi Ke Masyarakat, 17 Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Bali Dipamerkan di CFD

Presiden komunitas Republik Aeng-Aeng, Mayor Haristanto mengatakan, peragaan teatrikal ini sebagai suara hati atas pelemahan KPK.

"Kotak itu kan sebagai simbol masuk kotak, terkungkung, dan tidak punya daya," tutur pria yang akrab disapa Mayor itu.

"Sekarang, kekuatan KPK seolah terus dilemahkan, kuasa penyadapan dan operasi tangkap tangan dikurangi, itu bisa membuat korupsi merajarela," imbuhnya.

Mayor kemudian mengatakan, jika pemelahan itu dilakukan terus menerus KPK bisa rusak.

"Ya, ke depannya KPK bisa saja tambah ambyar," ucap Mayor. (*)

Penulis: Adi Surya Samodra
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved