Deretan 7 Tersangka Kasus Korupsi, Kasusnya tak Kunjung Selesai setelah Bertahun-tahun

Sejumlah orang menyandang status tersangka kasus korupsi selama beberapa tahun, kasusnya pun tak kunjung selesai.

Deretan 7 Tersangka Kasus Korupsi, Kasusnya tak Kunjung Selesai setelah Bertahun-tahun
Warta Kota/Henry Lopulalan
Terpidana Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan meninggalkan rumah tahanan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2015). 

TRIBUNSOLO.COM - Sejumlah poin dalam draf revisi Undang-undang nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kontroversi.

KPK bersama sejumlah elemen yang menolak menilai revisi bakal melemahkan bahkan melumpuhkan KPK.

Sebaliknya, DPR meyakini revisi akan memperkuat KPK dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu poin dalam draf RUU yang menjadi pro kontra adalah memberikan kewenangan  menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang selama ini tidak dimiliki KPK.

Pasal 40 UU nomor 30/2002 tentang KPK menyebutkan, 'Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Rincian 7 Poin Perubahan Revisi UU KPK Disepakati DPR & Pemerintah, Ada Terkait Dewan Pengawas KPK

Sementara dalam draf revisi UU yang diusulkan DPR, Pasal 40 UU KPK diubah menjadi:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman
1234
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved