Rencana Kenaikan Iuran BPJS, Bupati Karanganyar Juliyatmono: Justru Memberatkan

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Reza Dwi Wijayanti

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyebut adanya rencana kenaikan premi BPJS oleh Pemerintah pusat justru akan memberatkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono saat ditemui para awak media usai menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Kenaikan BPJS akan memberatkan pemerintah Kabupaten Karanganyar," terangnya, Senin (16/9/2019).

Pasalnya anggaran BPJS diperkirakan naik khususnya bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan mengakibatkan kenaikan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karanganyar.

"Berdasarkan hasil perhitungan sementara, penerintah Kabupaten Karanganyar harus menyediakan anggaran minimal Rp  28 miliar hingga Rp 36 miliar," papar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Cucuk Heru Kusumo.

• Kisah Driver Ojek Online yang Diusir saat Pelantikannya jadi Anggota DPRD Medan, Pakai Atribut Grab

• Laka Maut Truk Tangki vs Bus Rosalia Indah di Lampung, Satu di Antara Korban Tewas Warga Boyolali

• Videonya Bergelayut di Kap Mobil Viral, Bripka Eka Ungkap Kronologi saat Hendak Menilang

Anggaran tersebut mengalami kenaikan sekitar 100 persen dari anggaran tahun 2019.

Sebelumnya pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui APBD tahun 2018 menganggarkan Rp 14 miliar untuk mencukupi biaya pembayaran peserta PBI.

Di Karanganyar sendiri ada sekitar 55.168 peserta BPJS yang terdaftar sebagai PBI.

"2018 dianggarkan sekitar Rp 14 miliar kemudian meningkat menjadi Rp 16,5 miliar pada tahun 2019," ungkapnya.

Untuk menyiasati persoalan kenaikan premi BPJS tersebut pemerintah Kabupaten Karanganyar akan melakukan dua opsi yakni mencari sumber dana lain ataupun dengan menghemat sumber dana yang sudah ada.

(*)