Demokrat: Jika Tak Puas dengan Revisi UU KPK, Bisa Ajukan Gugatan ke MK

Jika tidak sepakat dengan hasil revisi UU KPK, Jansen Sitindaon mempersilakan masyarakat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Demokrat: Jika Tak Puas dengan Revisi UU KPK, Bisa Ajukan Gugatan ke MK
Glery
Politisi Demokrat Jansen Sitindaon 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengajak masyarakat mengormati hasil revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika tidak sepakat dengan hasil revisi UU KPK, Jansen Sitindaon mempersilakan masyarakat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi bagi para pihak yang merasa tidak puas atau merasa ada yang tidak tepat terhadap isi revisi UU KPK ini dapat mengambil langkah Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," kata Jansen Sitindaon dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, Selasa (17/9/2019).

Soal Revisi UU KPK Disahkan, Moeldoko: Jangan Ada yang Mikir Pak Jokowi Sekarang Berubah

Menurut dia, gugatan melalui MK menjadi jalan paling tepat untuk menguji UU KPK hasil revisi tersebut.

"Karena pihak yang merasa dirugikan hadir di situ, termasuk pemerintah dan DPR-nya," ucapnya. (Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Politikus Demokrat: Pihak yang Tidak Puas Dengan Revisi UU KPK Bisa Ajukan Gugatan Ke MK"

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved