Berita Solo Terbaru

Final, Ini Besaran Dana KPU Solo untuk Pilwalkot 2020

KPU Solo dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah menyetujui besaran anggaran untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020.

Final, Ini Besaran Dana KPU Solo untuk Pilwalkot 2020
TribunSolo.com/Agil Tri
Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti saat menandatangani NPHD di halaman balai kota solo, Senin (1/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SURAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah menyetujui besaran anggaran untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020.

Menurut Ketua KPU Solo Nurul Sutarti, anggaran yang disepakati untuk KPU dalam Pilwalkot Solo 2020 sebesar Rp 15 Milyar.

Angka tersebut turun, dari pengajuan awal KPU Solo sebesar Rp 17,8 Milyar untuk melalui semua tahapan dalam Pilwalkot Solo.

"Kita awalnya mengajukan dana Pilwakot senilai Rp 17,8 miliar."

"Namun seiring dengan adanya rasionalisasi akhirnya mendapatkan dana senilai Rp 15 miliar," katanya pada Selasa (1/10/2019).

Besaran dana Rp 15 milyar itu diambilkan dari anggaran APBD 2019.

Siswa SMK N 5 Solo Diamankan Saat Demo RUU, Wakepsek: Kami Sudah Beri Himbauan Lisan Berulang Kali

Pria Ini Nikahi 2 Wanita Sekaligus, Tak Tega Pilih 1, Hingga Ekspresi Mempelai Wanita jadi Sorotan

Dul Ceritakan Romansa Maia & Dhani saat Masih Pacaran, Sempat Backstreet & Pacaran di Mall Surabaya

KPU Solo diundang Pemkot Solo di Balai Kota untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pagi tadi.

Dengan penandatanganan NPHD ini pengajuan dana Pilwakot KPU sudah final.

Dana tersebut dianggarakan KPU Solo untuk melalui semua tahapan Pilwalkot 2020 mendatang.

"Ada 15 tahapan dalam Pilwalkot 2020," imbuhnya.

Sebanyak 15 tahapan Pilkada itu antara lain, perencanaan program dan anggaran, penyusunan regulasi, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, pembentukan badan penyelenggaraan ad hock(PPK/PPS/KPPS), pemutakhiran data pemilih, verifikasi Paslon perseorangan.

Kemudian pencalonan, kampanye, audit dana kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi dan penetapan Paslon, perselisihan hasil Pemilu (sengketa hukum), pengadaan barang dan distribusi logistik, evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan keuangan dan operasional perkantoran. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved