Presiden Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Jokowi dan partai politik pendukung disebut sepakat untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Presiden Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK
KOMPAS.com/IHSANUDDIN
Presiden Joko Widodo menyikapi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta, di Istana Merdeka, Rabu (22/5/2019). Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian. Hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai politik pendukung disebut sepakat untuk tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," jelasnya.

"Untuk sementara enggak ada, belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata Surya.

Keputusan itu, lanjut Surya, disepakati ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) lalu.

Salah satu alasan tidak dikeluarkannya Perppu, yaitu UU KPK hasil revisi saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu? Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya," ucap dia.

Presiden akan salah apabila menerbitkan Perppu di saat UU KPK hasil revisi tersebut sedang diuji materi di MK.

"Masyarakat dan mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir," aku dia.

"Salah-salah, Presiden bisa di-impeach karena itu," ujar Surya.

Terkait Perppu KPK, Partai Nasdem Akan Terus Dukung Kebijakan Presiden

Fahri Hamzah Tak Sepakat jika Perppu KPK untuk Kembalikan Kewenangan KPK seperti Dulu

Halaman
1234
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved