Pilkada Serentak Jateng

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Jateng Waspadai Pelanggaran Pemilu dari Petahana

Bawaslu Jateng memetakan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada 2020, salah satunya terkait pencegahan dan pengawasan terhadap pasangan calon petahana.

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Jateng Waspadai Pelanggaran Pemilu dari Petahana
TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI
Rapat Pleno Terbuka Pemilu 2019 Tingkat Kota Solo yang digelar KPU Solo di The Sunan Hotel, Kecamatan Laweyan, Solo, Senin (6/5/2019).  

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Bawaslu Jateng memetakan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada 2020.

Salah satunya terkait pencegahan dan pengawasan terhadap pasangan calon petahana.

"Kami petakan sementara dari 21 kab kota itu 60% lebih petahana di Jateng masih bisa mencalonkan kembali," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Solihatun, Jumat (18/10/2019).

Bawaslu memfokuskan pegawasan terhadap beberapa hal antara lain calon petahana dan politik uang.

Calon petahana lanjut dia diwaspadai karena dianggap berpotensi melakukan pelanggaran.

"Yang terjadi pada pola petahana yang masih bisa mencalonkan diri itu antara lain adalah penyelahgunaan wewenang jabatan," ujarnya.

"Selain itu juga penyalahgunaan program anggaran pemerintah daerah serta netralitas ASN di dalamnya," katanya.

Bawaslu Jateng dan Bawaslu Sukoharjo Berikan Santunan kepada Keluarga Pengawas yang Meninggal Dunia

Mendagri Tegaskan Tak Akan Tindaklanjuti Vonis Bawaslu Jateng Atas Ganjar Pranowo

Salah satu upaya pencegahan pelanggaran selama Pilkada 2020, Bawaslu Jateng telah memetakan daerah yang rawan pelanggaran.

Pemetaan dilakukan dengan skor indeks kerawanan pemilu.

"Saat ini kami tengah merampungkan penyusunan IKP, indeks kerawanan pemilu Pilkada dalam waktu dekat ini," ujarnya.

"IKP akan segera kita launching," katanya menegaskan.

Bawaslu Jateng Kirim Rekomendasi Kasus Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah ke Kemendagri

Bawaslu Jateng akan Beri Sanksi 15 ASN yang Diduga Tidak Netral pada Pemilu 2019

Meskipun IKP belum selesai disusun namun, Bawaslu Jateng tetap mengantisipasi, khususnya di wilayah Solo Raya.

Hal tersebut karena Jateng termasuk provinsi dengan peserta Pilkada terbesar kedua di Indonesia sebanyak 21 daerah.

"Potensi seperti politik uang tetap menjadi pengawasan dari Bawasalu," ujarnya. (*)

Penulis: Eka Fitriani
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved