Busyro Muqoddas Sebut Penegakan Hukum ke Depan Ditentukan oleh Suprastruktur Kekuasaan

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas melihat penegakan hukum ke depan sangat ditentukan oleh suprastruktur kekuasaan pemerintah, baik istana hingga DPR.

Busyro Muqoddas Sebut Penegakan Hukum ke Depan Ditentukan oleh Suprastruktur Kekuasaan
TribunSolo.com/Agil Tri
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas usai acara Dies Natalis ke 61 UMS di Sukoharjo, Kamis (24/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas melihat penegakan hukum ke depan sangat ditentukan oleh suprastruktur kekuasaan pemerintah, baik dari istana maupun DPR.

Hal itu dia lihat dari penanganan RUU KPK yang kini sudah menjadi UU, karena presiden tidak kunjung menerbitkan Perpu.

"RUU KPK sudah tamat, dengan pasal-pasal yang terkait dengan dewan pengawas, dan tidak ada kewenangan untuk menyidik dan menuntut bagi pimpinan KPK," kata Busyro usai menghadiri Dies Natalis ke-61 UMS di Sukoharjo, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, Perpu harus segera bisa diputuskan presiden, namun tidak ada respon dari presiden.

Padahal masukan dari tokoh-tokoh terkemuka dan aktivis-aktivis yang diundang itu sudah jelas.

Dia juga menanggapi soal RUU Pertanahan yang memiliki beberapa pasal yang tidak lagi pro terhadap rakyat.

"Walupun masih tertunda, dalam RUU Pertanahan, beberapa pasal menunjukkan dominasi dari negara di dalam sektor pertanian."

Busyro Muqoddas Akui Malas Tanggapi Kabinet Baru, Tetapi Sebut Ada yang Tidak Sesuai Kapasitasnya

Selain Istri Imam Nahrawi, KPK akan Periksa 1 Saksi Lainnya

"Itu memberikan peluang lebih besar kepada korporasi daripada kepada rakyat yang berdaulat untuk bisa memiliki tanah," jelasnya.

Seperti halnya pasal dalam RUU Pertanahan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) selama 70 tahun.

Halaman
12
Penulis: Agil Tri
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved