Pilkada Sukoharjo 2020

Desa Ngrombo Deklarasikan Diri sebagai Desa Anti Politik Uang Jelang Pilkada Sukoharjo 2020

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo mendorong pembentukan desa Anti Politik Uang (APU) menjelang Pilkada 2020.

Desa Ngrombo Deklarasikan Diri sebagai Desa Anti Politik Uang Jelang Pilkada Sukoharjo 2020
TribunSolo.com/Agil Tri
Warga Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Sukoharjo saat deklarasi desa APU, Sabtu (26/10/2019) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo mendorong pembentukan desa Anti Politik Uang (APU) menjelang Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto menjelaskan, pembentukan desa APU ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kualitas Pemilu.

Kali ini Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Sukoharjo menjadi salah satu desa sebagai pilot project pembentukan desa APU.

"Jadi kita punya konsep, ini dari bawah kita bentuk embrio-embrio kecil entah itu skala kampung atau desa untuk menjadi volunter tentang tolak politik uang," jelasnya, Minggu (27/10/2019).

Bambang mengaku, pihaknya sangat mendukung ketika terdapat kelompok-kelompok yang menolak tentang politik uang.

Selain itu, politik uang dan sesuai dengan amanat UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Penindakan Pelanggaran, Rochmad Basuki menambahkan, di sejumlah daerah masih kerap dilaporkan prakter intimidasi terhadap masyarakat yang mempunyai hak suara.

Ramaikan Bursa Pilkada Sukoharjo 2020, Joko Paloma Bakal Pasang Baliho sebagai Calon Bupati

Inilah Alasan Joko Paloma Siap Maju Pilkada Sukoharjo 2020 yang Akan Tantang Calon dari PDIP

Hal ini sering ditemukan di daerah yang kultur kekerabatannya sangat kuat.

"Tidak adanya keberanian masyarakat untuk melapor, sehingga menjadikan praktek kotor ini tidak ada cukup bukti untuk dibawa ke pidana pemilu," imbuhnya.

Inisiator APU, Budi Istianto menerangkan, melalui desa APU pihaknya ingin membangun kesadaran dengan kegiatan FDG, sosialisasi sampai ke action sehingga menghasilkan Pemilu yang bersih dan bermartabat.

"Jadi ada komitmen bersama dari seluruh warga untuk menolak politik uang, dan ini diharapkan akan terus berlanjut tidak hanya saat pilkada saja tapi juga pemilu selanjutnya serta menyebar di wilayah lain," pungkasnya. (*)

Penulis: Adi Surya Samodra
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved