Anggaran ATK 2020 Naik dari Rp 349 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Anies: Ini Namanya Mempermalukan Diri

Rencana anggaran APBD DKI Jakarta terkait pembelian alat tulis kantor jadi perhatian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anggaran ATK 2020 Naik dari Rp 349 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Anies: Ini Namanya Mempermalukan Diri
tribunJateng.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Karena kecil-kecil ini. Sembunyi sana-sini, lolos. Siapa yang lolosin? Gubernur DKI Jakarta, terus turun ke bawahnya, makanya kita petani satu-satu" ujarnya.

Untuk itu, Anies Baswedan kembali menegaskan untuk menghapus anggaran fantastis tersebut

"Anggaran-anggaran tidak perlu seperti ini, hapusin. Jangan ada lagi, belanja seperti ini," kata Anies Baswedan.

Setelah itu, Anies menyinggung soal dana pendidikan yang menganggarkan belanja kertas sebanyak 39 miliar.

"Ini cuma satu kegiatan, dengan nama belanja alat tulis kantor, ini tolong di cek," ujar Anies Baswedan.

Anies lantas meminta penjelasan kasudin.

"Ini apa pak?" tanya Anies Baswedan.

Anies tampak menunggu jawaban lama dan ia kembali berujar.

"Kalau bapak tarik nafas, bagaimana dengan saya?" ujar Anies.

Anies lalu menegaskan jika ada sebuah masalah maka harus mengakui dan mengoreksi.

"Ada masalah akui, bereskan, jangan cari akrobat pembenaran, " ujar Anies Baswedan.

Diketahui sebelumnya, lem Aibon dan pembelanjaan bolpoin di APBD DKI Jakarta menjadi sorotan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama, demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.

Respons Gubernur DKI Anies Baswedan Ada Kasino di Apartemen Robinson

Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.

“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.

Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.

“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.

Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.

Anies mengatakan, sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.

“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.

Anies mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya Pemrov DKI mengupload seluruh usulan anggaran dalam situs web apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies.

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu smart system, harusnya sistem itu bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi penginputan yang salah.  (*)

Penulis: Naufal Hanif Putra Aji
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved