PAN Sebut Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung Harus Dilakukan Secara Menyeluruh
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya terbuka untuk mengevaluasi mekanisme Pilkada secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.
Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).
• Pilkada Serentak akan Digelar 23 September 2020 di 270 Wilayah
• Pilkada Serentak 2018 Kondusif, Kapolres Karanganyar Apresiasi Kedewasaan Politik Masyarakat
"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.
Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.
"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.
Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.
Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langsung. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul PAN Terbuka untuk Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung
| Menjelang Pilkada Serentak, Permasalahan KTP-el Belum Tuntas |
|
|---|
| Soal Polemik Mantan Napi Tak Boleh Jadi Kepala Daerah, Tito Karnavian: Berarti Kembali ke Teori Kuno |
|
|---|
| Jelang Pilkada 2020, Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan |
|
|---|
| PKS Akui Diajak PAN untuk Usung Achmad Purnomo dalam Pilkada Solo 2020, Ini Penjelasannya |
|
|---|
| CLBK dengan Achmad Purnomo, PAN Siap Usung Sendiri Bersama PKS Jika PDI-P Pilih Calon Lainnya |
|
|---|
