Kisah BUMDes-BWM Wonorejo Sukoharjo Kelola Potensi & 'Bantu' Masyarakat, Hasil Binaan OJK

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO, SUKOHARJO - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center Maju Sejahtera yang sudah setahun ini dijalankan, dirasa membawa manfaat di tengah-tengah masyarakat.

Dari sebuah bagunan yang awalnya adalah gudang di perkantoran pemerintah Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, kini BUMDes Center Maju Sejahtera menjelma menjadi lembaga potensial dan memiliki masa depan cerah.

Ya, sejak diresmikan langsung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso bersama pejabat Bank Rakyat Indonesia (BRI), DPR RI hingga Pemkab Sukoharjo, pada November tahun lalu.

Pada bulan ini lembaga di bawah naungan pemerintah desa itu tepat satu tahun berdiri.

Papan nama BUMDes Center Maju Sejahtera masih berdiri kokoh di ruangan kantor seluas 4x10 meter itu.

Di ruangan itulah setahun berjalan ini sejak diresmikan 17 November 2018, berbagai macam cara ditelurkan oleh pengurus atau pengelola untuk menghidupkan dan mengembangkan BUMDes yang dibina OJK.

Hanya berjarak belasan meter, terdapat UMKM binaan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo sebagai off-taker dalam mengakses pasar yang disinergikan dengan BUMDes.

Para pengelola BUMDes Center Maju Sejahtera tampak lihai 'menerjemahkan' apa yang diamanatkan OJK beserta lembaga seperti BRI, sehingga yang dikerjakan perlahan dicapai.

"Setahun (pas) ini kami berjalan baik kelola rintisan ini (BUMDes)," aku pengeloa BUMDes Center Maju Sejahtera, Aris Budiyanto mengawali pembicaraan dengan TribunSolo.com, Sabtu (9/11/2019).

Aris menceritakan, hadirnya BUMDes Center Maju Sejahtera berkat OJK dan sejumlah lembaga seperti BRI dan Pemkab yang tepat berdiri setahun ini merupakan wadah terbaik untuk mengelola potensi desa.

Mengingat selama ini potensi desa yang sangat banyak, baik itu UMKM, pusat kerajinan topeng, pertanian, jasa dan berbagai hal, kurang digarap dengan maksimal sebelum adanya wadah BUMDes.

Adapun lanjut dia, peran OJK yang mau hadir dan memfasilitasi sehingga memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah daerah untuk memberikan ruang gerak sektor riil melalui BUMDes dan BWM itu, sebagai teroboson.

"Ya harus diakui masuknya OJK, membuka pintu kehidupan baru di desa demi masyarakat," ungkapnya.

Saat itu lanjut dia, hadirnya BUMDes Center Maju Sejahtera dilakukan setelah adanya peresmian BUMDes Center Jaya Makmur di Desa Traktakan, Kabupaten Bonodowoso dan BUMDes Center Maju Bersama di Desa Tunjungtirto Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Di BUMDes Center Maju Sejahtera menurutnya didorong OJK agar mampu mengelola berbagai usaha sektor riil dan jasa keuangan.

Di antaranya BUMDes Grosir, BUMDes Online, Agen Laku Pandai, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), jasa penyewaaan sumur dalam, penyewaan alat pertanian (alsintan), penyewaaan gedung pertemuan yang masih dalam tahap pembangunan dan jasa penyewaan lapangan bola.

"Satu persatu sudah kami jalanlan, ya hasilnya lumayan dan disambut baik oleh masyarakat," aku dia.

"Kenapa disambut baik? Ya karena jauh lebih murah, sehingga tidak menekan masyarakat," jelasnya menegaskan.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, di antaranya selama setahun ini pihaknya sudah mengelola persewaan sumur dalam untuk membantu irigasi pertanian masyarakat.

Maklum saja, di Polokarto merupakan daerah rawan kekeringan selama kemarau, sehingga sering kali petani harus menghentikan tanam padi saat kemarau.

Jika akan menggunakan cara lain berupa penyedotan air melalui sumur, terpaksa menyewa ke perorangan (swasta).

Apalagi di Polokarto khususnya Wonorejo ada ratusan hingga ribuan hekatar lahan pertanian produktif.

"Kami garap potensi itu, dengan membuat sumur dalam bantuan APBDes hingga Pemprov Jateng, kemudian kami sewakan kepada petani dengan harga jauh lebih murah," ungkap dia.

Adapun sumur yang dibuat berada di dua tempat lengkap dengan mesin melalui nilai investasi Rp 30 juta hingga Rp 40 juta.

Sementara satu sumur bisa mengairi 3-4 haktare lahan pertanian yang tidak tercover irigasi sungai.

Selama ini lanjut dia, saat musim kemarau petani harus merogoh kocek hingga Rp 25 ribu per jam untuk menyewa sumur kepada perorangan (swasta).

Namun jika menyewa di BUMDes Center Maju Bersama hanya membayar Rp 15 ribu per jam.

"Petani merasa terbantu, ya memang murah dan terjangkau karena demi masyarakat," aku dia.

"Tidak hanya itu, petani kini bisa menanam setahu tiga kali karena ada aliran air, kalau dulu hanya dua kali setahun karena terpentok kemarau," jelasnya membeberkan.

Dikatakan, meskipun harga berada dibawah persewaan milik perseorangan (Swasta), tetapi BUMDes tetap mendapatkan untuk, karena setiap bulan bisa mendapatkan laba bersih Rp 4 juta dari dua sumur.

"Itu sudah dipotong untuk karyawan kami (petugas pengelola sumur), jadi laba bersih satu sumur bisa meraup Rp 2 juta," tuturnya.

Selain laba atau keuntungan menurut Aris, BUMDes hadir di tengah 'kekeringan' dengan solusi sumur yang bisa disewa sewaktu-waktu untuk petani, terlebih bisa memperpanjang 'nafas' para petani di desanya.

"Air kan jadi sumber yang penghidupan petani, ya keuntungan kami pikir, tapi kehidupan masyarakat agar lebih utama karena mereka bisa tanam tapi sewanya murah," aku dia menekankan.

Gedung Pertemuan

Selain itu, BUMDes lanjut dia juga tengah membangun gedung serbaguna untuk pertemuan yang dibangun beberapa tahap dengan anggaran APBDes yang lokasinya cukup dekat dengan pusat pemerintahan desa.

Gedung yang bisa menampung ratusan hingga ribuan orang itu sebentar lagi bisa dimanfaatkan sebagai gedung untuk pernikahan, agenda pertemuan lembaga hingga kelompok dengan cara menyewa.

"Gedung jadi tempat yang prospektif, mengingat saat ini pernikahan lebih banyak menyewa gedung, nah gedung yang disewa terjangkau dicari masyarakat," aku dia.

"Istilahnya gini, kalau di perorangan (swasta) bayar sewa gedung misalnya nih Rp 100 ribu, di gedung kami ya Rp 50 ribu atau pada intinya lebih terjangkau alias tidak memberatkan," jelasnya menekankan.

Dia menambahkan, untuk BUMDes Grosir, Agen Laku Pandai, Pamsimas, persewaan alsintan, dan jasa penyewaan lapangan bola terus dimatangkan.

"Untuk Agen Laku Pandai jalan tapi belum maksimal, belum banyak, begitu juga dengan pesewaan alsintan masih digodok regulasinya karena terpentok tenaga," paparnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Wonorejo, Susilo Handoko menjelaskan, adanya OJK yang masuk bersama dengan sejumlah instansi perbankan menjadi jalan baru untuk pengembangan desa demi pembangunan berkelanjutan.

Dia menyebut melalui fasilitasi OJK, BUMDes mendapatkan pemugaran gedung atau kantor untuk pengurus di ruangan tersendiri dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo sekitar Rp 2 miliar.

"Kalau buat kantor sendiri ya cukup mahal, bisa Rp 20-an juta tapi beruntung dibangunkan, sementara BWM kalau tidak salah Rp 2 miliar untuk sebagai off-taker dalam mengakses pasar sebagai ladang pembiyaan UMKM," terang dia.

"Antara BUMDes dan BWM bersinergi sehingga bisa saling mendukung," paparnya.

Dia membenarkan, setelah diresmikan pihaknya juga membantu anggaran untuk membuat berbagai potensi di antaranya sumur Rp 30 juta lewat APBDes dan Rp 9 juta dari Pemprov Jateng.

"Sementara kami juga masih membuat gedung serbaguna atau pertemuan untuk disewakan, seperti gedung pernikahan," jelas dia.

"Juga akan dikelola oleh BUMDes secara profesional," akunya menekankan.

Tak hanya itu, melalui BUMDes pihaknya membantu pemasaran produk-produk unggulan di dalam pedesaan, seperti halnya kerajinan topeng kayu yang saat ini pemesannnya hingga luar negeri.

Baik ke Hongkong, Korea, Jepang hingga negera Eropa.

"Ada kerajinan topeng legend yang kami ajak bermitra, hasilnya banyak dipesan oleh pembeli dari luar negeri," kata dia.

"Termasuk kami memetakan potensi lain yang bisa digali sehingga jadi pemasukan desa," ujarnya.

Menggerakkan Perekonomian

Wakil Kepala OJK Solo Tito Adji Siswantoro memaparkan, BUMDes Wonorejo di Kota Makmur itu menjadi binaan OJK yang bulan ini tepat satu tahun sejak diresmikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

Adapun pembuatan BUMDes sebagai role model pusat aktifitas ekonomi dengan skala kecil di wilayah pedesaan yang terintegrasi dengan lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK.

"Contohnya Agen Laku Pandai. Agen laku pandai di BUMDes itu dari Bank BRI (Brilink)," paparnya.

Selain itu kegiatan bisnis di BUMDes tersebut juga disinergikan dengan UMKM binaan dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Imam Syuhodo yang menghasilkan beberapa produk khas daerah setempat, sehingga meningkatkan perekonomian daerah Wonorejo dan sekitarnya.

Adapun pemilihan BWM di Sukoharjo, karena di Solo Raya hanya ada beberapa tempat.

Sementara BWM Imam Syuhodo sebelumnya sempat melalui serangkaian verifikasi dan survei dari OJK sehingga layak disinergikan dengan BUMDes Center Maju Sejahtera.

"Kenapa disinergikan, karena terdapat potensi-potensi ekonomi di daerah itu yang dapat ditingkatkan," aku dia.

"Tujuan BUMDes dan BWM yakni menggerakkan ekonomi masyarakat, nah ini hasilnya perlahan tapi pasti sudah terasa melalui berbagai program yang dijalankan," ungkapnya.

Di dalam BUMDes lanjut dia, berbagai macam hasil yang dikerjakan oleh masyarakat misalnya kerajinanan dan sebagai mendapatkan porsi sehingga bisa dibantu melalui pemasarannya, di antaranya melalui sistem digital.

"Kami terus melakukan pendampingan dan monitoring," aku dia.

Dikatakan, melalui program pendirian BUMDes dan BWM juga menjadi cara OJK dalam mensosialisasikan dan mengenalkan inklusi keuangan di tengah-tengah masyarakat pedesaan.

Termasuk membantu transformasi dari pengelolaan keuangan secara tradisional kepada sistem digitalisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari pembukuan hingga pengembangan market.

"Harus diakui inklusi keuangan di desa masih rendah, jadi sinergitas BUMDes dan BWM mengenalkan sektor jasa keuangan yang diawasi OJK," jelasnya.

"Jadi ada aplikasi digital, baik itu pemasaran dan sebagainya yang untuk meningkatkan market," aku dia.

Dia menambahkan, khusus OJK Solo selama ini juga mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yakni dengan Pemkot Solo, Pemkab Klaten, Pemkab Boyolali dan Pemkab Wonogiri.

"Jadi semacam BUMDes-BWM, hingga TPAKD menjadi bagian kami (OJK) menerapkan sistem kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga bisa meningkatkan perekonomian," harap dia.

Bisa Dikembangkan

Menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, apa yang dilakukan OJK dengan memfasilitasi pembuatan BUMDes Wonorejo dan BWM Imam Syuhodo menjadi langkah strategis untuk bersama-sama pemerintah daerah mengembangkan perekonomian desa.

Terlebih lanjut dia, kerjasama antar berbagai lembaga melalui lingkungan terkecil di desa akan mempercepat pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan melalui wadah BUMDes dan BWM.

"Bermanfaat, karena jelas sebagai langkah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inklusi keuangan di daerah," ujarnya.

Adapun BUMDes sendiri lanjut dia selama ini terus digalakkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak lima tahun lalu desa digelontor Rp 1 miliar, sehingga bisa memanfaatkan otonomi daerah di desa.

Untuk diketahui, hingga Desember 2018 baru 61 persen atau 45.549 desa di Indonesia yang memiliki BUMDes sebagai wadah menggerak perekonomian desa.

"Harapannya kan ada income dari itu (BUMDes), karena banyak potensi yang bisa digarap, misalnya BUMDes Ponggok di Klaten yang pendapatannya miliaran rupiah," tuturnya.

"Hasilnya apa jika berhasil? Ya bisa mensejahterakan masyarakat jadinya semua terangkat," harap dia.

Lebih lanjut Lukman yang juga Kepala Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) menerangkan, meskipun tugas utama OJK sebenarnya dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, tetapi langkah yang menyasar melalui pedesaan ke depan bisa dikembangkan di daerah lain.

"OJK akan lebih dekat lagi dengan masyarakat di paling bawah, karena misalnya menjadi pembina atau bisa mengarahkan penyaluran CSR (bank) lebih efektif dan jelas tujuan ke depannya," terang dia.

Dia berharap dengan dibukanya 'pintu' melalui BUMDes yang bersinergi dengan BWM benar-benar dijaga dan dimanfaatkan baik oleh pengelola, karena akan menjadi bagian peyangga perekonmian.

Meskipun saat ini setiap desa sudah diberikan dana segar Rp 1 miliar lebih setiap tahunnya.

Bahkan BUMDes yang digarap dengan maksimal dan terarah, akan menghasilkan kesejahteraan seperti layaknya di Negera Jepang yang memunculkan program OVOP (One Village One Product) secara konsisten sehingga wilayahnya menjadi berdikari dan maju.

"Jadi bisa menciptakan keunggulan (produk) di desa atau merawat agar potensi agar tidak hilang, misalnya wilayah sebagai pusat konveksi, kerajinan, memiliki sumber daya alam atau wisata," kata dia.

"Kalau dikelola baik kan akan mensejahterakan masyarakat di desanya," ungkapnya. (*)