Pilkada Sukoharjo 2020

Bawaslu Sukoharjo Kesulitan Memproses Pelanggaran Pilkada 2020 karena Minimnya Laporan

Bawaslu Sukoharjo gencar melakukan berbagai kegiatan sosialisasi di tengah mayarakat jelang Pilkada 2020.

Bawaslu Sukoharjo Kesulitan Memproses Pelanggaran Pilkada 2020 karena Minimnya Laporan
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Ketua dan Komisioner Bawaslu Sukoharjo saat konfrensi pers di Kantor Bawaslu Sukoharjo, Rabu (13/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu Sukoharjo gencar melakukan berbagai kegiatan sosialisasi di tengah mayarakat.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil.

Langkah konkret yang gencar dilakukan Bawaslu Sukoharjo selain sosialisasi mengenai pengawasan adalah pembentukan Desa Anti Politik Uang.

Menurut Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Penindakan Pelanggaran, Rochmad Basuki mengatakan, saat ini pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa intimidasi terhadap pemilih dan politik uang adalah kejahatan pemilu yang harusdihindari.

Meski sosialisasi gencar dilakukan, pada prakteknya yang terjadi dilapangan, ada warga yang mengaku menjadi korban intimidasi, tapi tidak berani melapor. 

Belasan Ketua RT dan RW di Desa Duwet Sukoharjo Mengundurkan Diri secara Massal, Curiga dengan Kades

"Apapun, sebenarnya, kuncinya adalah (masyarakat) berani melapor atau tidak," kata Rochmad saat konferensi pers menjelang Pilkada di kantor Bawaslu Sukoharjo,Rabu (13/11/2019).

Dia mengatakan, Bawaslu tetap akan memproses setiap laporan masyarakat, asalkan ada masyarakat yang melaporankan.

"Tentunya kami juga kesulitan untuk memproses sebagai kasus pelanggaran pemilu,”imbuhnya.

Jika masyarakat takut, minimal Bawaslu diberikan informasi awal terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi.

Sehingga itu bisa menjadi bahan investigasi Bawaslu untuk menelusurinya.

Intimidasi dan politik uang, menurut Rochmad sangat sering diinformasikan, namun pihaknya perlu dukungan semua kalangan untuk dapat membuktikan membawanya keranah pidana pemilu.

"Politik uang itu diibaratkan seperti "kentut", ada baunya tapi sulit untuk ditelusuri,karena yang terjadi antara saksi dan penerima tidak berani melapor.”

“Intinya, bagaimana masyarakat itu sadar, berani melapor itu dulu,"pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved