Pilkada Solo 2020

Ganjar Pranowo: Jika Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD seperti Orang Tidak Pernah Belajar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menilai jika Pilkada kembali ke sistem pemilihan tidak langsung adalah tanda tidak belajar.

Ganjar Pranowo: Jika Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD seperti Orang Tidak Pernah Belajar
TribunSolo.com/Adi Surya
Ganjar Pranowo dalam acara Seminar Nasional DynamicGovernance : Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (4/11/2019). 

Dia mengusulkan untuk ada pembahasan biaya kampanye, tidak perlu ada kampanye terbuka seperti arak-arakan.

Mendagri Tito Karnavian Ingin Evaluasi Pilkada Langsung, Ini Pandangan KPU

"Malah masukkan saja ke kampus, kenapa kampus dilarang kampanye padahal kampus adalah tempat yang paling kritis," papar Ganjar, Rabu (20/11/2019).

Soal evaluasi ini, menurut Ganjar, seharusnya tidak perlu mundur lagi ke pemilihan tidak langsung melainkan fokus memperbaiki saja apa yang kurang saat ini.

Usulan Tito Karnavian

KPU ikut memberikan pandangan atas keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang ingin melakukan evaluasi sistem pilkada langsung.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, jika evaluasi yang dimaksud bertujuan mengubah sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung, tentu diperlukan kajian terlebih dulu.

"Itu (mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung) perlu dikaji secara mendalam. Tapi prinsipnya regulasi dan tata laksana pilkada memang harus dievaluasi," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi Jumat (8/11/2019), seperti dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Soal Polemik Mantan Napi Tak Boleh Jadi Kepala Daerah, Tito Karnavian: Berarti Kembali ke Teori Kuno

Wahyu berpendapat, evaluasi tersebut nantinya diharapkan bertujuan memperbaiki aturan dan teknis pelaksanaan pemilu.

Dia menyebutkan bahwa anggaran, teknis pelaksanaan, hingga penegakan hukum merupakan beberapa poin yang bisa dievaluasi.

"Dari sisi biaya memungkinkan untuk dilakukan efisiensi, lalu dari sisi tata laksana dapat disederhanakan. Kemudian penegakan hukum bagi pelaku politik uang, politisasi SARA, dan penyebar hoaks," ujar Wahyu.

Halaman
123
Penulis: Ryantono Puji Santoso
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved