Anggota DPR RI Ini Sebut Upaya Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme Dianggap Kurang

TRIBUNSOLO.COM - Usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati mengatakan, sejauh ini masih terlalu banyak seremonial-seremonial yang dilakukan pemerintah dalam menangkal terorisme dan radikalisme ekstrim.

Namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah hingga akarnya.

• Suka Bakso dan Ati Ampela,Andrew White Dibilang Bule Palsu Oleh Nana Mirdad

• Ramalan Shio Minggu 24 November 2019, Naga Sudah Waktunya Untuk Melihat ke Cermin

“Pemerintah jangan terlalu banyak seremonial seperti membuat surat keputusan bersama 11 menteri atau program-program yang membuat ada anggaran dan program baru yang prosesnya menjadi panjang dan ruwet,” kata Achmad Dimyati dalam berita rilisnya, Jum'at (22/11/2019).

Legislator Fraksi PKS itu menambahkan, faktor utama seseorang terpapar radikalisme ekstrim diakibatkan oleh ketidakpahaman secara menyeluruh akan ilmu agama, ketidakstabilan emotional quotient dan spiritual quotient, serta ketimpangan ekonomi, sehingga menjadi ekstrim dan main hakim sendiri terhadap sesuatu hal yang dianggapnya salah.

Dikatakannya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, khususnya pihak Kepolisian, yaitu mendorong dilakukannya deradikalisasi dan pendidikan kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kyai, dan ulama yang dilakukan secara efektif dan bukan bagi-bagi program atau anggaran.

Dimyati menyampaikan, early warning atau sistem deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan oleh kepolisian dengan cara berkoordinasi guna mengaktifkan aturan lapor 1x24 jam bagi para tamu, serta memantau dengan serius dan membina daftar hitam atau merah yang semua datanya dimiliki oleh kepolisian dan adan Intelijen Negara (BIN).

Ia mengatakan, caranya adalah terlebih dahulu melakukan koordinasi secara aktif bersama pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mempunyai wewenang hingga ke tingkat RT dan RW melalui pemerintah daerah, kecamatan, desa, kepolisian, dan juga struktur kelembagaan pemerintah yang sama dalam satu cakupan wilayah.

“Polri jangan memberikan ruang pada daftar hitam atau merah. Pemerintah sebagai eksekutif atau eksekutor mestinya mengajak tokoh-tokoh mayarakat, tokoh agama, kyai, ulama, untuk bersama-bersama terlibat melakukan deradikalisasi dan pendidikan keepada masyarakat, khususnya pada mereka yang masuk daftar hitam atau merah. bukan bagi-bagi program atau anggaran tapi benar-benar bekerjasama dengan efektif," tandasnya.(*)

Artikel ini telah dipublikasikan Tribunnews.com dengan judul: Upaya Pemerintah Tangkal Radikalisme Belum Tuntaskan Akar Masalah