KIPP Anggap Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Akan Mengancam Demokrasi 

periode berlangsung lima tahun, merupakan sebuah periode yang dianggap ideal baik dari sisi regenerasi kepemimpinan maupun penguatan demokrasi

KIPP Anggap Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Akan Mengancam Demokrasi 
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta 

TRIBUNSOLO.COM - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan upaya mengubah masa jabatan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia dari dua periode merupakan ancaman terhadap demokrasi.

Menurut dia, masa jabatan Presiden-Wakil Presiden selama dua periode, masing-masing periode berlangsung lima tahun, merupakan sebuah periode yang dianggap ideal baik dari sisi regenerasi kepemimpinan maupun penguatan demokrasi.

Mendekati Usia 20 Tahun, Iqbaal Ramadhan Ingin Instropeksi 

Menjelang Pilkada Serentak, Permasalahan KTP-el Belum Tuntas

"Sehingga upaya untuk mengubah itu merupakan ancaman terhadap demokrasi," kata Kaka, saat dihubungi Tribunnews.com yang dikutip Tribunsolo.com, Minggu (24/11/2019).

Dia menjelaskan, pengalaman pada masa pemerintahan orde baru, 1966-1998, memberikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia mengenai pemerintahan yang represif dan cenderung memperpanjang masa kekuasaan.

"Walaupun dengan kedok pemilu yang tidak demokratis," kata dia.

Meskipun terdapat wacana pengubahan periode masa jabatan Presiden-Wakil Presiden, namun, dia memprediksi, Presiden Joko Widodo tidak akan mengambil kebijakan tersebut.

"Saya pikir pemerintahan Jokowi tak tergoda untuk menutup pintu demokrasi melalui amandemen konstitusi atau berbagai perangkat hukum lainnya," tambahnya.(*)

Artikel ini telah dipublikasikan Tribunnews.com dengan judul: KIPP: Ancaman Terhadap Demokrasi Jika Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode

Editor: Eka Fitriani
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved