Masa Jabatan Jokowi Tidak Bisa Dikurangi Maupun Ditambah, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, penambahan masa jabatan baru dapat berlaku untuk periode presiden berikutnya apabila dilaksanakan.

Masa Jabatan Jokowi Tidak Bisa Dikurangi Maupun Ditambah, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Tribunnews/Jeprima
Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf kalla saat memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin pada acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. 

TRIBUNSOLO.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, penambahan masa jabatan baru dapat berlaku untuk periode presiden berikutnya apabila benar dilaksanakan.

Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak bisa menjalani penambahan masa jabatan karena telah ditetapkan untuk menjabat periode 2019-2024.

Ditambah lagi, saat ini merupakan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Kalau ada tambahan (masa jabatan) berlaku untuk presiden berikutnya," kata Refly Harun dalam diskusi Crosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Menurut dia, hal apa pun yang berubah untuk konstitusi di masa depan, tidak akan berpengaruh kepada masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.

Dengan demikian, masa jabatan Jokowi dinilai tidak dapat dikurangi maupun ditambah.

Partai Nasdem Ancang-ancang Siapkan Konvensi Capres 2024 untuk Cari Pengganti Jokowi

Sambut Piala Presiden 2020, Maruarar Akan Temui Presiden Jokowi, Cerita Ada Tawaran Hak Siar Rp 43 M

Justru saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana desain untuk masa jabatan presiden ke depannya.

Pada 2017, Refly Harun mengaku pernah mengusulkan dua varian masa jabatan presiden.

Usulan itu antara lain satu kali masa jabatan selama 6 hingga 7 tahun, atau tetap 5 tahun dan bisa dipilih berkali-kali, tetapi tak boleh berturut-turut.

"Kita harus sungguh-sungguh memikirkan tentang dua usulan ini," kata dia.

Apabila usulan tersebut digunakan, kata Refly, maka akan ada keuntungan yang dicapai.

Keuntungan itu antara lain bahwa presiden yang menjabat bisa berkonsentrasi kepada masa jabatannya tanpa diganggu ingin dipilih kembali jika berniat maju kembali.

"Kemudian, kita tidak akan memiliki incumbent di dalam pemilihan presiden yang sebenarnya dalam governance pemilu kita yang masih banyak masalahnya adalah ini, potensial terjadi abuse of power menggunakan set aparatur, resource negara, dan sebagainya," kata dia. (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved