William Dapat Sanksi Karena Ungkap Anggaran Lem Aibon, PSI Menyesalkan Tindakan Badan Anggaran

Sikap yang dilakukan William baru-baru ini sebagai anggota Dewan dianggap menimbulkan kegaduhan, terutama soal unggahannya tentang anggaran janggal

KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGI
William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI. 

Tetapi dirinya tetap memastikan PSI tidak akan surut dalam menyuarakan transparasi di negeri ini.

"Dengan adanya rekomendasi teguran lisan ini, kami tidak akan berhenti untuk menyuarakan transparansi. Kami juga tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga bagi masyarakat yang akan selalu menginformasikan apa yang terjadi," kata Justin, Jumat (29/11/2019).

Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan Wiliam melakukan kekeliruan ringan dan akan mendapatkan sanksi ringan.

Menurut Nawawi, tindakan Wiliam tak proporsional karena William bukan anggota Komisi E yang membidangi pendidikan.

Diketahui, William merupakan anggota Komisi A, sementara anggaran janggal lem Aibon yang diunggahnya di media sosial merupakan anggaran Dinas Pendidikan yang berada di bawah naungan Komisi E.

Oleh karena itu, menurut Nawawi, William dinilai tidak tepat jika menyampaikan soal anggaran Lem Aibon.

Hal ini mengacu pada Pasal 13 Ayat 2 Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Jakarta mewajibkan anggota DPRD DKI bersikap proporsional.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio yang nantinya memutuskan sanksi untuk William.

Selain Justin, Agust Hamonangan selaku anggota dari BK DPRD fraksi PSI juga tampak menolak atas alasan William yang mencampuri ranah Komisi E.

Halaman
123
Editor: Eka Fitriani
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved