William Dapat Sanksi Karena Ungkap Anggaran Lem Aibon, PSI Menyesalkan Tindakan Badan Anggaran

Sikap yang dilakukan William baru-baru ini sebagai anggota Dewan dianggap menimbulkan kegaduhan, terutama soal unggahannya tentang anggaran janggal

KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGI
William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI. 

"Tapi saya menekankan dan juga ada tambahan dari beberapa BK bahwasannya William juga menyampaikan itu sudah proporsionalitas. Artinya jangan ditempatkan bahwa posisi William sebagai anggota komisi A tetapi sebagai anggota DPRD yang mana itu punya fungsi melakukan pengawasan dan juga bisa pembahasan atau persetujuan terhadap anggaran," kata Agust menjelaskan.

Agust berpendapat dalam hal ini posisi William adalah DPRD.

Oleh karena itu, fungsi William sudah benar karena telah mengawasi jalnnya kepemerintahan dalam bab anggaran, seperti tugas sebagai DPRD.

Sebelumnya telah diberitakan William Aditya dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Rakyatnya (Mat Bagan) Sugiyanto.

Kader PSI tersebut dinilai telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Dalam Pasal 27 ayat (1) dari peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD berhak mengajukan usulan dan pendapat baik dalam rapat.

Sedangkan pada Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa usulan dan pendapat yang disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPR.

Sikap yang dilakukan William baru-baru ini sebagai anggota Dewan dianggap menimbulkan kegaduhan, terutama soal unggahannya tentang anggaran janggal ke media sosial.

Sugiyanto menilai bahwa William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosialnya.

Meskipun dokumen tersebut milik publik, upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis.

Alasanya adalah karena dokumen tersebut belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dan legislatif. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul : PSI Sesalkan Badan Kehormatan Beri Sanki kepada William Atas Kasus Pengungkapan Lem Aibon Rp 82,8 M

Editor: Eka Fitriani
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved