Jubir PKS Sebut Erick Thohir Masih Banyak PR yang Harus Diselesaikan Selain Kasus Dirut Garuda

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai bahwa Menteri BUMN Erick Thohir punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesai

Jubir PKS Sebut Erick Thohir Masih Banyak PR yang Harus Diselesaikan Selain Kasus Dirut Garuda
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pengusaha Erick Thohir memberikan keterangan sebelum meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana, presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

TRIBUNSOLO.COM -  Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai bahwa Menteri BUMN Erick Thohir punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, selain kasus penyelundupan kendaraan mewah di pesawat milik Garuda Indonesia.

Menurut Handi, setidaknya ada enam persoalan BUMN yang mesti dituntaskan Erick dalam lima tahun mendatang.

Pertama, terkait banyaknya BUMN yang mengalami kerugian.

Sementara, dari 142 BUMN, hanya 25 perusahaan yang mampu meraih laba.

"Pertama, sebagian besar BUMN menunjukkan merugi. Data terakhir, dari 142 BUMN, sebagian besar masih merugi. Dari jumlah tersebut yang mampu meraih laba hanya sekitar 25 BUMN. Sisanya tidak signifikan bahkan merugi," kata Handi dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2019).

Selanjutnya, Handi menilai tata kelola BUMN juga masih perlu dibenahi.

Tak Hanya Dirut Garuda, Erick Thohir Juga Akan Copot Semua Pejabat yang Terlibat Dalam Penyelundupan

Baru Setahun Menjabat, Berikut Profil Dirut Garuda Ari Askhara yang Dipecat Erick Thohir

Kemudian, kata Handi, banyak perusahaan BUMN yang terjerat utang besar.

Ia mengatakan, hingga akhir tahun 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 1.960 triliun.

"BUMN masih terjerat utang yang besar. Utang BUMN akan sangat memberatkan keuangan BUMN dan negara. Selain itu, risiko gagal bayar juga besar, ini akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah," ujarnya.

Persoalan berikutnya adalah laba BUMN yang dinilai belum optimal.

Halaman
12
Editor: Reza Dwi Wijayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved