Cegah Polemik, DPR RI Tagih Kajian Penghapusan UN ke Kemendikbud

Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan

Cegah Polemik, DPR RI Tagih Kajian Penghapusan UN ke Kemendikbud
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Putra Nababan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Merdeka Belajar Merdeka UN di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019) 

TRIBUNSOLO.COM - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Putra Nababan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan hasil kajian wacana penghapusan Ujian Nasional ( UN).

Dirinya menegaskan, wacana penghapusan UN membutuhkan kajian yang matang.

Sehingga wacana tersebut tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Resep Semprit Pisang Keju, Kue Kering Natal Cantik yang Pasti Mudah Dibuat

Dua Kendaraan Parkir 6 Bulan di Bandara Adi Soemarmo Solo, Tagihan Capai Rp 10 Juta

"Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti sudah diputuskan, tiba-tiba kajiannya, mohon maaf, agak melenceng sedikit jadi polemik lagi, apalagi terkait dengan hukum," kata Putra dalam diskusi bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019). 

Putra menyatakan, Komisi X DPR mendukung penuh wacana penghapusan UN tersebut kendati masih menagih hasil kajian Kemendikbud. Alasannya, wacana penghapusan UN harus dibarengi dengan perubahan aturan hukum, termasuk revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dibahas di DPR.

"Jangan sampai kebijakan yang populis ini nanti mendadak ada apa-apa, kan yang kena Pak Jokowi juga. Saya adalah (kader) partai pengusung Pak Jokowi, PDI Perjuangan, kita nggak mau yang kena nanti Pak Jokowi gitu loh," ujar Putra.

Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar".

Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, UN tahun 2020 akan menjadi UN terakhir.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Nadiem.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Editor: Eka Fitriani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved