Sandiaga Uno Singgung Kesempatan Gibran-Bobby di Pilkada 2020, Pengamat: Harus Ada yang Menjembatani

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno, menilai Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution perlu diberi kesempatan unjuk gigi dalam panggung Pilkada 2020.

Apalagi, semua warga negara memiliki hak politik yang sama.

Keduanya diketahui mendaftar sebagai calon Wali Kota Solo dan Medan dalam kontestasi itu.

Penilaian itu dinilai mewakili urusan universal yang ada di Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Pengamat Sosisologi dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Trikartono.

Drajat menyampaikan, penilaian Sandiaga bukan sekedar soal Gibran dan Bobby.

• Maju di Pilkada 2020, Ini Pesan Sandiaga Uno Untuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution

"Kalau saya setuju sekali, itu tidak sekadar untuk Gibran ataupun Bobby, itu urusan universal, terutama di Indonesia," terang Drajat kepada TribunSolo.com, Senin (16/12/2019).

"Bahwa kita tidak boleh melakukan penilaian di awal, menilai yang seolah-olah tidak ada pertimbangan lain," imbuhnya membeberkan.

Seseorang perlu memberikan kesempatan orang lain menjelaskan maksudnya.

"Kamu salah, kamu tidak bisa, kamu tidak benar, itu jangan," tutur Drajat.

"Tapi, kita memberi kesempatan orang menjelaskan, kesempatan orang berusaha, kesempatan orang untuk membuktikan," tambahnya.

• Viral Aksi Pegawai Honorer yang Disuruh Berendam dalam Selokan, Ini Komentar Sandiaga Uno

Drajat mengingatkan, kita hidup di negara hukum yang setiap warga negaranya mempunyai hak yang sama dan dilindungi undang-undang.

"Kalau doa punya hak yang sama, maka diberi kesempatan untuk memberi tahu atau dinasehati," ucapnya.

Drajat mencontohkan kasus Gibran di Pilkada Solo 2020 yang baru saja mendaftar melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Semisal melanggar, Gibran boleh dinasehati Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau pengurus partai yang lain.

"Kalau kemudian menilai, jangan dulu, kalau hal itu tidak betul berdasarkan hukum, harus lewat jalur hukum," ujar Drajat.

"Kalau tidak betul secara adat, etika, politik, sopan santun, ya, dinasehati supaya mengerti," imbuhnya.

• Tokoh Eks Relawan Prabowo-Sandi Solo Raya Ini Berani Ungkap Kenapa Prabowo Tak Diundang Reuni 212

Drajat menilai, hubungan yang terjalin antara Gibran dan pengurus DPC Partai PDI Perjuangan terdapat jarak kearifan.

Jarak itu bisa disikapi dengan mengajak keduanya duduk bersama dan berbicara yang dijembati sosok yang paham pokok permasalahan.

"Jarak ini kalau tidak dijembati tidak ketemu, akhirnya salah menyalahkan," kata Drajat.

"Akhirnya anak-anak muda nekat, orang-orang tua kolot menghalangi anak muda," tambahnya.

Tentu itu juga perlu dibekali pikiran-pikiran yang positif, dan arif.

"Mas Gibran harus arif berdasarkan zaman mau duduk bersama, orang tua juga harus arif untuk mau duduk bersama," ucap Drajat.

"Kalau itu akan menghasilkan dinasti dan sebagai, kalau sudah duduk bersama saya pikir hati akan bicara," tandasnya. (*)