Berita Sukoharjo Terbaru

Bupati & Ketua DPRD Sukoharjo Terima LHP Bidang Infrastruktur dari BPK Jateng, Ini yang Jadi Koreksi

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu.

Bupati & Ketua DPRD Sukoharjo Terima LHP Bidang Infrastruktur dari BPK Jateng, Ini yang Jadi Koreksi
TribunSolo.com/Agil Tri
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Semarang, Rabu (8/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM SUKOHARJO -- Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas belanja modal bidang infrastruktur tahun 2019.

Penerimaan LHP tersebut bersama dengan Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Cilacap.

LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ayub Amali di Semarang, Rabu (8/1/2019).

Ayub menjelaskan, penyerahan LHP berdasarkan hasil pemeriksaan belanja modal bidang infrastruktur tahun anggaran 2019 pada 11 entitas pemerintah kota dan Kabupaten.

"Dari hasil pemeriksaan, kita menemukan adanya kekurangan volume pada 171 paket pekerjaan, yang terjadi di 11 entitas, dengan total nilai sebesar Rp 8,986 miliar," katanya.

DPUPR Sukoharjo Sebut Pembebasan Lahan untuk Jalur Lingkar Timur Baru Selesai di Jalur Integrasi

JLT Sukoharjo Diyakini Dukung Kawasan Industri, Tetapi Warga Berharap Pemkab Teliti Dampaknya

Tidak hanya itu, ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak 43 paket pekerjaan sebesar Rp 5,645 miliar.

Selain itu, juga ditemukan adanya pekerjaan yang tidak tepat waktu dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal Rp 666,53 juta.

Serta kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp 520,62 juta di 5 entitas.

BPK juga merekomendasikan penggunaan anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai volume dan tidak sesuai spesifiksi teknis.

Serta tidak selesai tepat waktu dan mencairkan jamainan pelaksanaan sebesar Rp 520,62 juta untuk menyetor kas daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati H. Wardoyo mengapresiasi BPK atas pemeriksaan ini, untuk memperbaiki amanah rakyat dengan terus bersinergi dengan DPRD agar bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved