Dini Hari Cegat Mobil Pikap, Polres Wonogiri Amankan 270 Kg Daging Glonggongan yang Akan Dipasarkan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Tim Satuan Reskrim Polres Wonogiri, menggagalkan pengiriman daging sapi glonggongan pada Senin (10/2/2020) dini hari.

Menurut Kasubag Humas Polres Wonogiri Iptu Suwondo, mewakili Kapolres Wonogiri, AKBP Cristian Tobing daging sapi glonggongan itu dikirim dari Boyolali menggunakan sebuah mobil pikap berjenis Mitsubishi L300 Nopol AD 1806 WM.

"Pada minggu malam kami mendapatkan laporan jika akan ada pengiriman daging sapi glonggongan ke area Wonogiri."

"Kemudian kami melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Wonogiri untuk melakukan penyelidikan," katanya saat dikonfirmasi TribunSolo.com, Selasa (11/2/2020).

• Waspada Ayam Tiren di Pasaran, Begini Cara Bedakan Daging Ayam Segar dengan Ayam Tiren

Sekitar Senin pukul 02.00 WIB, petugas menghentikan sebuah mobil yang dicurigai membawa daging glonggongan di Jalan Pemuda I, Kelurahan Giripurwo, Wonogiri.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati ratusan kilogram daging sapi glonggongan.

"Daging sapi glonggongan itu sedianya akan dijual di kawasan Wonogiri," imbuhnya.

Petugas kemudian mengamankan pelaku berinisial BN (30) Boyolali, sopir kendaraan berinisial TS, dan kernetnya berinisial JM.

• Begini Modus Produsen Ayam Tiren Boyolali, Campurkan Bahan Kimia hingga Tawas Agar Daging Fresh Lagi

Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 270 kilogram daging sapi glonggongan, 36 kilogram koyoran, 15 kilogram gajih, 21 kilogram tulang, dan mobil pengangkut daging.

"Kami juga melakuan uji laboratorium daging sempel tersebut, dan hasilnya daging tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan (Daging Sapi Gelonggongan)," jelasnya.

Selanjutnya, pelaku diglandang ke Mapolres Wonogiri, serta 269,7 kilogram daging dimusnahkan.

Pelaku terancam pasal 135 Juncto pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012, dengan ancaman hukuman penjara dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. (*)