Tolak Kepulangan WNI Eks ISIS, Pemerintah Pentingkan Keamanan Rakyat di Tanah Air

Pemerintah dengan tegas menolak memulangkan mereka ke Tanah Air lantaran dikhawatirkan menjadi teroris baru yang membahayakam nyawa 267 juta rakyat.

Tolak Kepulangan WNI Eks ISIS, Pemerintah Pentingkan Keamanan Rakyat di Tanah Air
(BULENT KILIC / AFP )
Tentara Irak memperlihatkan bendera ISIS yang diperoleh setelah mereka merebut pertahanan ISIS di sebuah desa di sisi timur kota Mosul. 

TRIBUNSOLO.COM -  Simpang siur nasib 689 WNI teroris pelintas batas dan eks ISIS kini telah berakhir.

Pemerintah dengan tegas menolak memulangkan mereka ke Tanah Air lantaran dikhawatirkan menjadi teroris baru yang membahayakam nyawa 267 juta rakyat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS ke Indonesia.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud seusai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Mahfud mengatakan, pemerintah lebih mementingkan keamanan 267 juta penduduk yang berdiam di Tanah Air.

Ia juga mengatakan, berdasarkan data dari Central Inteligence Agency (CIA), terdapat 689 WNI terduga eks ISIS yang tersebar di Turki, Suriah, dan beberapa negara lain.

Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan WNI Eks ISIS, Komisi I DPR: Diharapkan Tidak Lagi Jadi Polemik

Soal Wacana Pemulangan WNI eks-ISIS, Kapolresta Solo: Kita Tunggu Keputusan Pemerintah

Namun, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (foreign terorist fighter) dan terduga eks ISIS ke Indonesia.

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut-paut aksi terorisme orang tuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud menjawab, pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada ortunya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud seusai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Halaman
1234
Editor: Reza Dwi Wijayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved