Breaking News:

Sengketa Tanah Sriwedari

Lahan Sriwedari Bakal Dieksekusi Paksa, Begini Reaksi Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal rencana eksekusi paksa lahan Sriwedari oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo.

TRIBUNSOLO.COM/RYANTONO PUJI SANTOSO
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat memberikan keterangan pada wartawan. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal rencana eksekusi paksa lahan Sriwedari oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Eksekusi dilakukan berbekal Penetapan Eksekusi Pengosongan No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2020.

Pakar Hukum UNS Ingatkan soal Rebutan Tanah Sriwedari, Robohkan Masjid Punya Dampak Sosial Tinggi

Rudy memastikan lahan Sriwedari secara sah dimiliki Pemerintah Kota Solo dengan sertifikat Hak Pakai (HP) 40 dan 41.

"Lahan Sriwedari sah dengan adanya sertifikat HP 40 dan 41," tutur dia kepada TribunSolo.com, Kamis (5/3/2020).

Cerita Kasus Tanah Sriwedari Disebut Ahli Waris Jadi Sengketa Terlama Sepanjang Setengah Abad Ini

Rudy menjelaskan sertifikat tersebut tidak didapatkan dalam waktu yang singkat.

"Dirunut dari prosesnya, Pemkot tidak serta merta begitu saja, dilalui sejak tahun 1983 sampai 2016," jelas dia.

"Kita lakukan lagi segala proses yang ada sehingga keluar sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) asli bukan palsu," imbuhnya membeberkan.

Sertifikat tersebut dikeluarkan atas dasar perintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mensertifikatkan lahan Sriwedari.

Ahli Waris Tanah Sriwedari Sebut Jika Ada yang Melawan Eksekusi Dianggap Membangkang pada Negara

Pasalnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dianggap melampaui tuntutan ahli waris RMT Wirjodiningrat yang hanya mencakup sebagian lahan tersebut seluas 3,8 hektar.

MA memutuskan lahan yang berada di jantung Kota Solo dengan luasan 10 hektar itu milik ahli waris.

Dibangun di Tanah Sengketa, Proses Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Ternyata Sudah Capai 70 Persen

"Dalam bahasa hukum itu namanya ultra petita, kekhilafan hakim ada disitu, yang ditutut 3,8 hektar tapi yang dikabulkan 10 hektar," jelas Rudy.

Proses tersebut juga telah melalui sidang eksaminasi yang dihadiri sejumlah pakar hukum.

"Itu tetap milik pemerintah karena sudah melalui sidang eksaminasi yang dihadiri para pakar hukum," terang Rudy.

"Ada kronologinya dan ada dokumentasinya," tandasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved