Breaking News:

Soal Wacana Pelegalan Skema Konversi Motor Jadul ke Listrik, Begini Kata Kemenhub

Sehingga ekosistem tidak hanya tumbuh di kendaraan baru, tetapi juga mobil atau motor bekas yang sudah ada di masyarakat.

(Kompas.com/Donny)
Motor listrik BF Goodrich BF-CG 

TRIBUNSOLO.COM - Baru-baru ini beredar isu jika Kementerian Perindustrian berencana untuk melegalkan rekondisi motor tua berbahan bakar minyak yang dikonversi menjadi listrik murni atau battery electric vehicle ( BEV).

Wacana ini diharapkan sebagai salah satu upaya mendorong era elektrifikasi di Tanah Air.

Diduga Rem Blong, Truk Tabrak Belasan Motor di Pelabuhan Bakauheni, 3 Orang Tewas

Sehingga ekosistem tidak hanya tumbuh di kendaraan baru, tetapi juga mobil atau motor bekas yang sudah ada di masyarakat.

Dewanto Purnacandra, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub), mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok konsep tersebut.

"Konsep sedang disusun tapi mesti dibahas dengan banyak pihak terkait, sebab ada banyak peraturan di atas yang jangan sampai kita melanggar, karena aturan terkait modifikasi harus ada izin, ada APM," katanya di Jakarta, belum lama ini.

Awas, Beli Motor dan Mobil Bekas Bisa Tiba-tiba Terima Surat Tilang dari Satlantas Polresta Solo

Dewanto mengatakan, karena konversi dari bahan bakar minyak ke motor listrik merupakan modifikasi yang cukup besar, ke depan jika benar terlaksana maka kendaraan tersebut harus melakukan uji tipe ulang.

"Nanti skemanya seperti apa itu yang mau coba diatur, misalkan ada perusahaan yang ditunjuk dia mau modifikasi nanti masyarakat yang mau melakukannya ke situ, jadi perusahaan itu sudah punya uji tipe," katanya.

Hanya saja kata Dewanto, rinciannya masih perlu studi lebih lanjut.

Mengapa dibuat ada perusahaan yang berwenang, sebab pada dasarnya peorangan tidak bisa melakukan uji tipe sendiri.

"Perorangan tidak bisa, jadi harus ada perusahaan dulu, jadi konsumen melalui perusahaan itu. Perusahaannya apa belum, ini baru pemikiran saya, ini masih baru, sebab perorangan belum diatur melakukan pengujian, harus perusahaan," katanya.

Halaman
12
Editor: Naufal Hanif Putra Aji
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved