Breaking News:

Sengketa Tanah Sriwedari

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo Minta PN Solo Batalkan Eksekusi Tanah Sriwedari, Begini Alasannya

Pemkot Solo meminta Pengadilan Negeri (PN) Solo berani menolak eksekusi lahan Sriwedari.

Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Asep Abdullah Rowi
Dok Humas Pemkot Solo
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemkot Solo meminta Pengadilan Negeri (PN) Solo berani menolak eksekusi lahan Sriwedari.

Pasalnya, lahan tersebut masih tercatat milik Pemkot Solo berdasar Surat Hak Pakai Nomor 40 dan 41.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyampaikan lahan tersebut juga sudah menjadi benda cagar budaya.

7 FAKTA Sengketa Tanah Sriwedari Antara Ahli Waris dengan Pemkot Solo yang Diminta Segera Dieksekusi

"Coba dibuka beberapa undang-undang, penyitaan yang dikuasai negara tidak mudah seperti menyita milik perorangan," terang Rudy kepada TribunSolo.com, Kamis (12/3/2020).

Sejarah & Data Lengkap Taman Sriwedari Solo : Akhir Riwayat Hadiah Pakubuwono IX untuk Putra Mahkota

"Kemudian di sana itu sudah bangunan cagar budaya, bukan skala daerah atau lokal tapi juga negara," imbuhnya membeberkan.

Apalagi disekitaran lahan Sriwedari, dibangun sejumlah bangunan cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

"Ada Museum Radya Pustaka, Museum Keris, Stadion Sriwedari, skala kawasan cagar budaya nasional," jelas Rudy.

Jika Eskekusi Tanah Sriwedari Solo Dilakukan, Masjid Rp 165 Miliar Dipastikan Tidak Ikut Dibongkar

"PN seharusnya berani menolak permintaan eksekusi, kalau kita runut dari awal sampai sekarang itu tidak ada alasan eksekusi itu," tambahnya.

Rudy mengklaim permohonan ahli waris sudah ditolak beberapa kali.

"Karena saat ahli waris memohon, sertifikat itu sudah ditolak beberapa kali dan pencabutan Eigendom Verponding atau tidak dicatat menurut BPN itu sudah ada," kata dia.

Begini Fakta Lain Sejarah Panjang Taman Sriwedari Versi Majalah Kajawen yang Terbit pada Tahun 1929

"Selain itu yang namanya hak guna bangunan, itu pemerintah kota menghendaki tidak diperpanjang itu sah, undang-undangnya ada," imbuhnya.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Solo berpotensi melayangkan gugatan atas lahan Sriwedari.

"Kami bisa menggugat lagi, masih bisa, dan akan ditempuh, tapi saya minta PN membatalkan eksekusi itu," ucap Rudy.

"Kita tindak lanjuti dengan hukum yang ada, novumnya kami ada, banyak ditemukan," tandasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved